25 Agustus 2007

Pemkot Abaikan Keselamatan Buruh

Palu--Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak konsisten dan cenderung mengabaikan perlindungan dan keselamatan terhadap buruh. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Perburuhan Perhimpinan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, Fadlan, dalam releasenya kepada Suara Sulteng, Kamis (23/8).

Dikatakannya, hingga saat ini, sesuai dengan catatan di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil (Nakerdukcapil) Kota Palu masih terdapat 9.000 buruh tidak memperoleh hak jaminan keselamatan kerja atau sekitar 32 persen dari 13.115 buruh yang aktif bekerja. Dari 882 perusahaan yang beroperasi hanya 280 saja yang telah menyediakan asuransi keselamatan.


“Padahal jaminan keselamatan merupakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh setiap pengusaha, seperti halnya komponen hak normative lainnya. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketidakmauan atau ketidakrelaan bagi pengusaha guna melaksanakan kewajibannya. Tetapi, juga lebih diperparah lagi oleh minimnya perhatian dari pemerintah dalam penegakan aturan” jelasnya.
Hal itu kata dia, sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2004 tentang ketenagakerjaan. Paling tidak sampai saat ini, belum ada satu sikap tegas dari pemerintah dalam memberikan sangsi kepada perusahaan yang melalaikan kewajibannya.
“Fakta ini sangat kontradiktif dengan upaya Pemkot untuk menjadikan Kota Palu sebagai pusat industri dan program peduli pada kuam dhuafa. Sebab, dalam implementasinya dalam dunia industri tidak dibarengi dengan perlindungan kepada kaum buruh”, tandasnya.
Dia menambahkan, mustahil industrialisasi akan dapat berjalan secara lebih sehat jika tanpa dibarengi dengan penguatan dan penegakan pada pemenuhan terhadap hak-hak normative buruh. Sementara buruh juga merupakan bagian dari kaum dhuafa yang setiap saat mengalami eksploitasi. Dan untuk itu wajib juga hukumnya dilindungi, sebagaimana program yang dicananggkan pemerintah
“Tidak mengherankan jika konflik dalam hubungan industrial terjadi hanya lebih dikarenakan lemahnya tingkat pengawasan dari pemerintah melalui dinas tenaga kerja selaku instansi langsung yang bertanggung jawab pada hal tersebut” tudingnya jelas.
Menurut Fadlan, alangkah tidak manusiawi jika dedikasi yang selama ini diberikan oleh kaum buruh tidak dibarengi dengan pemberian jaminan keselamatan. Padahal, setiap saat mereka berhadapan dengan tingkat ancaman keselamatan yang cukup rawan.
Dia mencontohkan, dari beberapa kejadian, ada beberapa kejadian, ada diantara yang akhirnya mengalami cacat, akibat mengalami kecelakaan kerja. Terlebih pada perusahaan industri kayu dan meuble. Seperti kasus yang terjadi di PT Sulawesi Ebony Senter, dimana salah seorang buruhnya mengalami cacat dan hanya diberi ongkos pengobatan seadanya dari pihak pengusaha.
“Dengan tidak ada jaminan asuransi keselamatan kerja seperti itu, sudah tentu, buruh hanya mengharapkan kemurahan hati dari pengusaha untuk biaya kesehatan. Sikap yang sangat tidak manusiawi, “ tuturnya.
Olehnya, PBHR Sulteng menyatakan, pertama, mendesak kepada DPRD Kota Palu untuk menghearing pemerintah kota palu, serta instansi terkait yang gagal dalam melakukan pengawasan, dan mendesak kepada para pengusaha untuk segera memberikan asuransi jaminan keselamatan kepada buruh.
Selain itu tegasnya, PBHR juga mendesak kepada pemerintah untuk memberikan sangsi kepada perusahaan yang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai perundang-undangan yang berlaku. [alm]

1 komentar:

sudaryano@gmail.com mengatakan...

Itu tidak akan terjadi jika pemerintah punya komitmen yang jelas untuk memerangi kemiskinan. Seyogyanya pemerintah harus bisa mendesak kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan kepentingan buruh. bukan hanya keuntungan belaka.

Minggu, September 02, 2007
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB