25 Juli 2007

Hak Ekosob, Neoliberalisme dan Hak Rakyat atas Kesehatan

Assessment terhadap Kasus Diare di Dusun Taipa Obal dari Perspektif HAM

Radar Sulteng 23-24 Juli 2007
|Muh. Rasyidi Bakry

Berita meninggalnya 16 orang warga akibat terserang diare di Dusun Taipa Obal, Desa Lombok, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong, menjadi liputan hangat di media lokal dan nasional dalam dua minggu terakhir ini. Berdasarkan liputan ANTARA News (Diarrhea kills 16 villagers in Central Sulawesi, 07/07/07), lima di antara 16 korban adalah anak-anak berusai 2-10 tahun. Sebelas korban yang lain berumur antara 16-62 tahun.


Serangan epidemi tersebut, seperti dilansir media, berawal dari tanggal 17 Juli 2007. Namun, baru mendapat penangan pada minggu pertama Juli. Interval waktu yang cukup panjang dalam proses jatuhnya 16 korban jiwa, mengesankan ketiadaan upaya serius pemerintah dalam memerangi wabah diare yang tengah mengganas. Seolah dibutuhkan korban yang lebih banyak untuk menarik kepedulian berbagai pihak. Sangat disesalkan bahwa jumlah korban yang cukup fantastis itu ternyata belum juga menggetarkan rasa prihatin pejabat dinas kesehatan provinsi, untuk bertindak serius menyikapi petaka ini. Hal tersebut sempat membuat gusar ketua Komisi IV (Kesra) DPRD Provinsi seperti dilansir
di salah satu harian lokal (11/07/07).

Bencana epidemi ini adalah persoalan krusial yang semestinya menjadi perhatian semua pihak, utamanya pemerintah. Sebab, kejadian seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali di Kab. Parimo. Pada bulan Januari lalu juga terungkap bahwa masyarakat Dusun IV dan V desa Bulano kecamatan Bulano Lambunu, telah puluhan tahun menderita berbagai penyakit menular hingga menelan banyak korban jiwa. Bahkan yang lebih fatal, karena tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah, jumlah korban mengalami peningkatan dan penyakit yang muncul semakin beragam dalam setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan laporan Santigi Institute kepada kantor perwakilan KOMNAS HAM Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 10 Januari 2007. Penyakit menular dimaksud terdiri dari kaki gajah, kusta, TBC, dll. Selain itu, juga terdapat kasus busung lapar yang diderita empat orang anak. Satu orang diantaranya dilaporkan meninggal.

Petaka beruntun ini, menjadi cermin betapa pemerintah telah lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Padahal hak atas kesehatan adalah hak konstitusional. Dalam amandemen UUD 45 pasal 28H ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Selain itu, peristiwa ini juga mengingkari komitmen pemerintah sebagai salah satu negara pihak (State Parties) yang menyatakan komitmennya kepada dunia internasional untuk mengikat diri dalam kovenan
international yang mengatur masalah hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kovenan ini telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005 pada tanggal 28 Oktober 2005. Dalam Pasal 12 kovenan tersebut diatur secara tegas bahwa "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental."
Namun, deretan aturan perundangan diatas, ternyata masih sebatas aturan tekstual yang entah kapan dapat terealisir secara faktual. Sebab, kesenjangan antara teks dan konteks masih terlalu jauh. Pelanggaran hak-hak Ekosob terus saja terjadi, baik melalui kebijakan (by commission) atapun pembiaran (by omission). Kasus yang baru saja terjadi di Parimo adalah salah satu contoh kongkrit dari pelanggaran itu. Padahal Kab. Parimo hanya berjarak lebih kurang 100 km dari Kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi tengah. Namun, dalam beberapa pemberitaan media, hal yang dikeluhkan pemerintah sehingga lamban dalam merespon krisis di Dusun Taipa Obal adalah jarak lokasi yang katanya sulit dijangkau. Sementara, banyak pemukiman lain di Sulawesi Tengah yang masih lebih jauh dan lebih berat medannya dari itu. Sehingga, jika Dusun Taipa Obal dikeluhkan sangat jauh, bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat lain yang bermukim di lokasi dan medan yang lebih jauh dan lebih berat?
Dilema Penegakan Hak Ekosob vis-à-vis Neoliberal Program Seperti diketahui dua kovenan utama Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights adalah Hak Ekosob dan Hak Sipil dan Politik (Sipol) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kedua kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan pada tanggal 28,
Oktober 2005. Jika hak Ekosob, seperti disinggung diatas, diratifikasi melalui UU No. 11/2005, maka hak Sipol diratifikasi dengan UU No.12/2005. Namun, setelah hampir dua tahun, ke dua kovenan dimaksud terkesan masih tertambat diatas kertas. Atau meminjam istilah Amartya Sen dalam Elements of a Theory of Human Rights, kovenan tersebut masih sebatas "bawling upon paper" atau teriakan di atas kertas, terlebih hak Ekosob yang dalam sejarahnya, memang seringkali dinomor duakan dalam proses pemenuhannnya. Sulitnya merealisasikan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak Ekosob, umunya disebabkan beberapa alasan. Pertama, masalah ini terkait erat dengan kondisi sosial politik di republik ini yang baru saja lepas dari cengkraman kekuasaan otoriter rejim ORBA. Secara historis, hak Ekosob memang selalu 'terkucil' dari perjuangan aktivis HAM (human rights defenders) dan masyarakat dalam sebuah negara otoriter. Ini menjadi fenomena umum yang juga terjadi di negara-negara lain, yang berada dibawah sistem otoriter. Sebab, perjuangan HAM, seringkali lebih terfokus pada hak-hak Sipol seperti hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berfikir dll.

Karena, hak Sipol adalah problem keseharian yang paling mencolok dalam negara yang tidak demokratis. Namun, itu tidak berarti bahwa hak Ekosob telah terpenuhi dalam negara otoriter. Kita mungkin masih ingat bagaimana ORBA dulu mempopulerkan jargon yang lebih kurang berbunyi "politic no, economy yes". Seolah hak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat telah dipenuhi dengan baik oleh Negara. Padahal, jargon itu hanyalah kamuflase yang digunakan sebagai topeng untuk melegitimasi tindakan brutal negara terhadap hak-hak Sipol rakyat.

Yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak Ekosob tidak terungkap karena tidak adanya ruang untuk mempublikasikan penistaan Negara terhap hak-hak itu. Sebab, kebebasan pers adalah kemewahan yang tak terbeli dalam negara yang dikontrol oleh pemerintahan despotik. Karenanya, pengungkapan tragedi kelaparan, kematian akibat epidemic, dll menjadi aib yang selalu ditutupi oleh penguasa diktator. Jadi, dalam kalimat sederhana mungkin bisa dikatakan 'jangankan menuntut hak atas pelayanan kesehatan, hak berbicara saja masih belum terpenuhi'.

Hal tersebut menjadi penting untuk diungkap kembali, karena akhir-akhir ini kita seringkali mendengar 'gugatan' bahwa kesejahteraan ekonomi lebih terpenuhi ketika orde baru disbanding sekarang. Reformasi dianggap hanya mempersulit peningkatan kesejahteraan rayat. Padahal tudingan itu melupakan berbagai problem krusial terkait kesejahteraan dimasa orde baru, yang tidak terungkap karena tidak adanya kebebasan media di masa itu. Bukan karena hidup rakyat yang lebih sejahtera. Selain itu juga harus dipahami bahwa kondisi hidup rakyat yang semakin terpuruk saat ini adalah bagian dari problem masa lalu.
Hal inilah yang mengakibatkan perjuangan atas hak-hak ekosob seringkali baru menjadi agenda prioritas setelah penguasa otoriter tumbang, seperti situasi tengah kita alami sekarang.

Kedua, dalam penegakan ke dua kovenan tersebut, terdapat dua strategi yang berbeda, yang dalam skema perekonomian global saat ini, justru semakin menjauhkan komitmen negara dalam pemenuhan Hak Ekosob. Sebab, kovenan yang mengatur masalah hak-hak Sipol, bertendensi membatas intevensi Negara dalam pemenuhannnya, sehingga lasim dikenal dengan istilah hak-hak negative (negative rights). Sementara upaya Pemenuhan hak-hak ekosob justru sebaliknya. Negara malah akan melakukan pelanggaran jika tidak aktif berperan dalam pemenuhan hak-hak ini.

Sehingga, hak Ekosob juga lasim dikenal sebagai hak-hak positif (positive rights). Namun, yang jadi perkara -terkait pemenuhan hak Ekosob – adalah kebijakan ekonomi sejak krisis mendera di tahun 1997 secara gambling diabdikan pada kepentingan pasar. Konsekwensinya, peran negara dalam aktivitas pemenuhan kesejahteraan rakyat dikurangi. Program pelayanan umum makin ditinggalkan oleh pemerintah, karena pendukung neoliberal meyakini bahwa pasar punya mekanisme sendiri untuk mengatur itu.

Peran negara dipangkas sedimikian rupa, menjadi hanya sebatas fasilitator bagi berkembangnya pasar. Hal ini tercermin dari alokasi APBN untuk bidang sosial yang terus dikebiri. Beban hutang yang luar biasa telah memaksa pemerintah untuk memperketat dan melakukan efisiensi dalam APBN. Sehingga, berbagai subsidi dikurangi, bahkan dicabut. Faktanya bisa diamati dari gencarnya IMF mendesak agar sektor-sektor pelayanan dasar segera diliberalisasi dan penghapusan berbagai subsidi di bidang yang terkati dengan hajat hidup orang banyak seperti ; BBM, listrik, telekomunikasi, produk pertanian,dll.

Semua arah kebijakan tersebut hadir sebagai 'kutukan' dan malapetaka bagi rakyat, yang sudah termarjinalkan selama puluhan tahun. Sebab, policy itu memicu melonjaknya harga-harga barang, ditengah pendapatan rakyat yang semakin menurun. Hal tersebut, tentu saja semakin melemahkan daya beli masyarakat, yang diperburuk oleh ambisi pemerintah untuk terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

Hasilnya adalah kesejahteraan rakyat semakin tergerus. Sebab, rakyat ditinggal sendirian menghadapi serangan program neoliberal yang hadir untuk merampas semua pelayanan dasar negara terhadap mereka. Kebijakan yang mengandung unsur subsidi negara, oleh IMF dianggap tidak produktif karena bertentangan dengan logika pasar. Karenanya, kebijakan dimaksud, hanya akan semakin mempersempit akses masyarakat terhadap pemenuhan hak Ekosob, termasuk hak atas kesehatan karena biaya berobat yang semakin tak terjangkau. Contoh yang lebih telanjang adalah pengingkaran negara terhadap hak rakyat atas pendidikan, yang juga menjadi hak dasar yang diatur dalam kovenan Ekosob. Setiap tahun kita bisa meilihat betapa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap amanat konstitusi, karena tidak pernah merealisasikan anggaran pendidikan yang telah diatur sebesar 20%.

Kebijakan pemulihaan ekonomi yang takluk buta dibawah komando program neo liberal seperti dipraktekan saat ini, akan semakin memperburuk realisasai komitmen pemerintah pada pemenuhan hak-hak Ekosob. Sebab, kebijakan tersebut pastinya tidak diarahkan untuk membangun ribuan ruang kelas yang ambruk yang secara nyata menafikan hak rakyat atas pendidikan. Selain itu kebijakan neoliberal tentu tidak akan peduli terhadap upaya peningkatan upah buruh, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dan terisolir serta hak dasar lain yang terangkum dalam kovenan Ekosob. Karena, pembiayaan untuk sektor semacam ini, sekali lagi, hanya akan dianggap pemborosan.
Sehingga, secara kritis dapat dikatakan bahwa strategi pemulihan ekonomi yang tempuh saat ini lebih terlihat sebagai upaya untuk meladeni kepentingan neoliberal dan untuk melunasi hutang yang konon sulit terbayarkan bahkan untuk beberapa generasi kedepan.

Dalam situasi ketika negara seperti lepas tangan dari tanggung jawab sosialnya, nasib warga akan sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi mereka sendiri. Orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan sumber
daya ekonomi yang cukup akan termajinalisasi. Benar bahwa pemerintah mencoba melakukan upaya pemenuhan hak Ekosob melalui program-program seperti pembagian beras miskin (raskin), pemberian kartu berobat murah, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BTL), bantuan operasional sekolah, dll. Namun, rangkaian program 'charity' tersebut, lebih terlihat sebagai pelipur lara atas dinaikkannya harga BBM. Karenanya, perlindungan serupa itu hanya bersifat artificial, bukan jawaban terhadap penderitaan panjang yang mendera rakyat selama bertahun-tahun. Sebab, kebijakan yang diambil bukan merupakan program jangka panjang yang didukung langkah-langkah komprehensif untuk pencapain target-target yang terukur dalam rentang waktu tertentu.

Kondisi ini menjadi penjelas bahwa hak-hak Ekosob belum menjadi prioritas pemerintah dan secara gamlang menafikan konstitusi (UUD 1945) yang dalam pembukaannya telah secara tegas mengatur bahwa "tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". (Analisi Mingguan LP2D, 2007) Disisi lain, economic recovery memang telah menunjukkan sinyal perbaikan, yang ditandai oleh nilai kurs Rupiah yang cenderung stabil. Namun, hal tersebut belum secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Apalagi, seperti dilansir berbagai media, perbaikan kurs rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh banyaknya besaran investasi portofolio yang ditanamkan di pasar modal atau bursa saham. Bukan investasi asing langsung (foreign direct investment) yang datang untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Seperti diketahui, investasi portfolio adalah jenis investasi yang dapat bergerak dalam hitungan detik, perpindahannya dari satu negara ke negara lain terjadi dalam satu kedipan mata. Sehingga para pelaku investasi model ini lebih tepat disebut spekulan ketimbang investor, yang jika melarikan modalnya ke luar negri bisa mengancam krisis ekonomi seperti yang terjadi di awal 1997.

Hal inilah yang menyebabkan kenapa perbaikan ekonomi saat ini tidak berbanding lurus dengan jumlah angka kemiskinan yang malah cenderung naik, serta angka pengangguran, angka anak putus sekolah dan berbagai wabah penyakit seperti, demam berdarah, flu burung, diare, dll, yang tidak pernah tertangani secara tuntas dan menjadi ancaman pembunuhan yang terus menghantui warga dalam setiap musim tertentu. Situasi ini tentu menjadi sebuah ironi ditengah gencarnya pemerintah mengkampanyekan perbaikan kondisi hak asasi manusia sebagai agenda utamanya.

Hak Atas Kesehatan dan Tanggung Jawab Negara
Sebagai produk perang dingin, perjuangan atas hak Sipol menjadi prioritas utama yang diperjuangkan oleh para perjuang HAM, sebagai antitesa terhadap banyaknya korban akibat brutalitas Negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Namun, fakta mencengangkan mengungkap bahwa ternyata korban yang meninggal akibat kelaparan, penyakit menular dan berbagai soal yang terkait dengan masalah kemiskinan jauh lebih banyak dari korban karena kekerasan Negara. Thomas Pogge (2004) dalam artikelnya "World Poverty and Human Rights", yang mengutip data World Health Organisation (WHO), mencatatat bahwa diperkirakan ada 18 juta korban yang meninggal setiap tahunnya karena kasus yang terkait dengan masalah kemiskinan atau 1/3 dari jumlah total korban jiwa yang ditaksir sebesar 270 juta sejak berakhirnya perang dingin. Karenanya, berpijak pada fakta itu maka perjuangan pemenuhan hak Ekosob, harus ditempatkan dalam posisi setara dengan perjuangan hak Sipol. Kaitannya dengan hak rakyat atas kesehatan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam pembukaan konstitusinya lebih spesifik mendefenisikan kesehatan sebagai "Suatu kondisi yang baik dan sempurna fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka" (A.Patra. M.Zen, 2005 : 34). Dengan demikian, hak atas kesehatan, semestinya harus lebih diposisikan dalam kerangka kerja preventive. Hal ini bermakna bahwa pemerintah harus bertindak lebih cepat dalam mencegah timbulnya suatu penyakit, misalnya dengan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sarana air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, dll. Tindakan reaktif pemerintah, layaknya pemadam kebakaran, yang diambil setelah jatuhnya korban jiwa, karenanya sangat jauh dari semangat untuk memenuhi hak
rakyat atas kesehatan.
Kovenan hak Ekosob memang mengakomodasi pemenuhan secara bertahap atau progresif oleh Negara atas hak-hak itu termasuk hak atas kesehatan. Sebab, disadari pencapaian paling maksimal membutuhkan waktu yang lama. Namun ada kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (immediate realization), khususunya terhadap soal yang terkait dengan "pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemic, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit". (ELSAM, Laporan Penegakan HAM, 2005) .

Karena itu, ruang yang diberikan oleh kovenan tersebut untuk Pemenuhan secara progresif, tidak bisa dipakai sebagai dalih untuk menunda pemenuhan hak atas kesehatan. Yang harus dipastikan adalah apakah Negara tidak atau belum mampu ataukah Negara memang tidak mau dan tidak peduli terhadap itu. Sehingga, hal yang mesti diamati adalah sejauh mana kebijakan pemerintah memberi prioritas terhadap Pemenuhan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari misalnya ; berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk itu. Karena hal tersebut akan berimplikasi pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang bisa disediakan untuk masyarakat. Dari sini kemudian dapat diketahui apakah Negara tidak mampu atau tidak mau memenuhi hak itu. Tapi seringkali kita dipertontonkan sesuatu yang sangat kontras di republik ini, jika kita membandingkan layanan kesehatan yang dinikmati pejabat dan rakyat. Karena, pejabat bisa mendapat fasilitas yang sangat mewah untuk itu, namun disaat yang sama di rumah sakit umum ada orang yang ditolak berobat karena tidak punya biaya.

Padahal seperti dikutip diatas, pasal 12 kovenan Ekosob yang mengatur masalah hak atas kesehatan mencantumkan kata standar tertinggi yang mestinya dinimati setiap orang untuk pelayanan kesehatan fisik dan mental. Kata tertinggi dalam pasal tersebut berimplikasi pada elemen-elemen mendasar atau prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan seperti ; ketersedian, aksesibilitas dan akseptibilitas dan kualitas. Karena itu Negara memiliki obligasi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas kesehatan. Petaka yang terjadi di Kab. Pariomo, Sejatinya hanyalah satu dari sekian banyak contoh pengingkaran negara terhadap hak rakyat atas kesehatan. Secara tidak sadar kita seolah telah menerima berbagai tragedy kematian akibat penyakit yang terjadi di negeri ini sebagai sebuah kewajaran. Padahal, negara punya tanggungjawab atas setiap nyawa yang hilang karena itu.

Hal inilah yang menyebakan kenapa persoalan tingkat kematian bayi misalnya, juga menjadi salah satu parameter untuk mentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara. Sebab, pembangunan mestinya berjalan linear dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu masyarakat juga harus terus aktif untuk mendesak pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena, sangat sulit berharap kebaikan pemerintah yang saat ini didominasi oleh para politisi 'kepala batu' untuk memenuhi hak-hak konstitusional tersebut.


| Penulis adalah Aktivis PBHR Sulteng dan. Alumni Fak. Hukum UNTAD dan School of Law University of East Anglia, England.

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB