26 Juni 2007

Pembangkangan Birokrasi

Sorotan Terhadap Sikap SKPD Kota Palu

Radar Sulteng, 26 Juni 2007


| Muh. Masykur

Di tahun 2006, Inspektorat Kota Palu menemukan 457 kasus pelanggaran penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemerintahan Kota Palu (Radar Sulteng, 21/6/07).
Sudah tentu, temuan kasus tersebut sangat menggembirakan tetapi sekaligus juga mencengangkan. Betapa tidak, hari gini ternyata patologi birokrasi di tubuh pemerintahan belum teramputasi dengan baik dan masih terlihat bobrok. Padahal salah satu yang menjadi titik krusial sejak awal reformasi bergulir adalah seberapa efektif resep yang harus digunakan untuk menyembuhkan tubuh birokrasi dari praktek-praktek KKN, sogok menyogok, jual beli jabatan, penyimpangan anggaran Negara, rendahnya kualitas pelayanan public, tidak efisien dan lain sebagainya.

Era desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan dapat memutus mata rantai birokrasi dari praktek korup, malah tidak terjamah. Sebaliknya, praktek KKN semakin marak dan nampak, walau di labeli dengan argumentasi berdasarkan prosedur tetapi tetap tidak menghilangkan arti sesungguhnya di balik itu. Sebab, apapun upaya yang dilakukan untuk menutupi praktek-praktek busuk tersebut tetap akan tercium. Informasi seputar hal tersebut saban hari menjadi konsumsi pembicaraan di setiap level kelompok masyarakat.
Dengan demikian situasi seperti ini semakin mempertegas anggapan kita bahwa wajah birokrasi sesungguhnya belumlah berubah dan masih seperti sediakala. Malah terkesan muncul semacam sikap resintensi di kalangan elit birokrasi terhadap pemerintah. Paling tidak dalam beberapa kasus, birokrasi menjadi bagian dari masalah. Pengalaman di beberapa daerah birokrasi terseret masuk ke ruang politik. Sehingga muncul sikap suka atau tidak suka dan loyal atau tidak pada atasan.

Fenomena seperti itu juga ternyata masih terjadi di birokrasi pemerintahan Kota Palu. Langkah untuk mengagas reformasi birokrasi melalui model pelayanan satu atap, mendapat reaksi dari beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak heran jika seorang Walikota Palu sekalipun, mengatakan bahwa masuk ke dunia birokrasi ibarat “memasuki sebuah hutan rimba”. Analogi tersebut coba menunjukkan kepada bahwa system birokrasi tidak harus dilihat dari kacamata hitam putih. Secara sistemik telah terbangun sekian lama pola kebiasaan buruk sehingga ketika memasuki ruang tersebut, sulit dibedakan antara baik dan buruk.

Walau reaksi tersebut dilakukan tidak dalam bentuk langsung, tetapi dengan mengindahkan regulasi dan instruksi pimpinan, maka sama halnya sebagai ‘pembangkangan’ birokrasi terhadap atasan. Terbukti sampai saat ini 32 SKPD enggan melakukan penyesuaian dan terkesan cuek terhadap langkah-langkah reformasi pelayanan publik. Sementara pelayanan public tidak akan terwujud jika mesin pemerintahan tidak sejalan seiring. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan sikap SKPD seperti itu. Salah satunya adalah orientasi pelayanan public lebih dilihat dari sisi profit, tidak pada jasa pelayanan sebagai prinsip utama. Sehingga konsisi tersebut akan membuat hilangnya atau paling tidak akan mengurangi pendapatan tidak resmi yang selama menjadi sumber keuntungan bagi mereka.

Padahal melalui gagasan tersebut, disamping sebagai satu terobosan memutusan mata rantai birokrasi juga menjadi solusi atas keresahan public. Merubah mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, memperpendek jalur birokrasi secara cepat dan murah. Oleh karenanya biar bagaimanapun transformasi sistem politik juga inhren di dalamnya, upaya mereformasi birokrasi sebagai prasyarat utama mewujudkan tata pemerintahan local yang baik (local good governance)

Reformasi Birokrasi, keharusan

Secara sederhana reformasi dapat dipahami sebagai perubahan menuju tatanan yang lebih baik. Jadi bukan sekedar perubahan. Walau dilakukan secara gradual tetapi dengan sendirinya, tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai reformasi. Perubahan yang dimaksudkan adalah lebih pada perubahan yang memiliki landasan sistematik dan menyentuh pada kepentingan publik.

Bila ditilik akar historisnya, praktek buruk birokrasi seperti itu tidak perlu disangsikan karena secara institusional keberadaannya sampai saat masih merupakan warisan peninggalan rezim masa lalu. Bersama dua saudara kembar lainnya, Golkar dan ABRI. Mereka dilahirkan dari satu rahim dan dibesarkan dari system kekuasaan yang korup, yang lebih trend dikenal sebagai jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai piranti utama orba dimasa itu. Selama tiga decade menjadi mesin politik dan berhasil mengantarkan tampuk kekuasaan inangnya dapat langgeng selama berpuluh-puluh tahun. Cerita itu pun tidak terhenti sampai di sini.

Situasi berbalik, gelombang reformasi menyapu singgasana induk semangnya, orde baru di paksa mudur oleh desakan arus reformasi. Dalam penampakannya, ketiga mesin tersebut masing-masing terpental dan melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Namun berbeda dengan yang lain, birokrasi masih berdiri kokoh sebagai satu instrumen yang masih melekat dalam pemerintahan.

Penyakit utama birokrasi adalah kecenderungan menyimpang dan bersikap korup. Sementara sebagian kalangan melihat kecenderungan tersebut tidak lepas dari masih kuatnya hegemoni dan pengaruh kekuasaan lama. Sehingga solusinya mesti dibubarkan. Namun pembubaran birokrasi mustahil dilakukan. Dalam pandangan lain melihat, walau keberadaan birokrasi sebagai masalah, tetapi, juga sekaligus sebagai solusi. Oleh karena dalam era masyarakat modernis, birokrasi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Yang mesti dilakukan adalah melakukan pembenahan.

Salah satu yang mewakili pandangan pertama tersebut adalah Gusdur. Dimasa itu reformasi birokrasi dilakukan dalam bentuk pembubaran beberapa departemen. Salah satunya adalah Departemen Social. Pembubaran tersebut terbilang progressive. Namun, toh juga pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, karena tidak ditopang dengan landasan perubahan secara sistematik dan menyeluruh. Rezim berganti, kebijakan juga berubah. Progresive tidaknya sebuah terobosan yang diambil dipengaruhi oleh tingkat konsistensi dan komitmen kepala pemerintahan.

Paling tidak, hingga saat ini secara prinsip belum ada langkah progressif yang dapat menjadi bukti nyata untuk bisa dikatakan bahwa telah ada reformasi dalam tubuh birokrasi. Bila ada, itupun hanya sebatas retorika politik semata dan juga belum menunjukkan kemajuan secara signifikan. Walau semangat itu dapat terasa, namun dalam perjalanannya karakter sesungguhnya birokrasi masih sulit untuk dilepaskan dari sejarah masa silam. Tidak heran jika memasuki usia sewindu sejak reformasi bergulir, perbaikan birokrasi pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Tingkat penyalagunaan wewenang dalam bentuk bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya fungsi lembaga pengawasan, masih menjadi persoalan. Bukannya dapat di eleminir malah semakin menjadi-jadi dan terjadi dimana-mana.

Reformasi birokrasi tidak hanya cukup dengan retorika politik dari pemimpin yang berkuasa. Tetapi juga tidak cukup efektif jika hanya ditopang dengan regulasi. Sebab, mereformasi birokrasi juga bukan perkara mudah. Sehingga mesti ditopang dengan langkah-langkah yang tegas. Bila mekanisme punishment and reward penting dilakukan untuk mengukur seberapa konsisten pemerintahan bekerja, kenapa tidak coba dilakukan.

| Muh. Masykur, Koordinator Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng

1 komentar:

Anonim mengatakan...

http://lumerkoz.edu Your Site Is Great!, http://rc8forum.com/members/Buy-Zanaflex.aspx audubon http://riderx.info/members/Buy-Vicodin.aspx pagani http://rc8forum.com/members/Buy-Azithromycin.aspx affiant kirsch http://www.lovespeaks.org/profiles/blogs/buy-elavil powerlifting http://rc8forum.com/members/Buy-Ezetimibe.aspx fervour

Selasa, Maret 09, 2010
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB