21 Juni 2007

Nelayan Tradisional Vs Pemilik Bagang

Bentuk Sikap Ambigu Pemkot
Radar Sulteng, 21 Juni 2007

| Muh. Masykur

Polemik antara Ketua DPRD Kota Palu dengan Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP) prihal pro kontra seputar pengoperasian bagang di Teluk Palu, terus menggelinding. Sejak Ketua DPRD melayangkan surat ke Walikota Palu menyikapi pro-kontra antara nelayan tradisional dan pemilik bagang, dimana keputusan akhir dari tim dengan sendirinya akan menjadi keputusan DPRD kota Palu (Radar Sulteng, 15/6/07).


Seperti diketahui bahwa kasus itu mencuat disaat beberapa bagang kembali beroperasi di kawasan Teluk Palu setelah Peraturan Daerah (Perda) No.9/2005 tentang Pelarangan alat Tangkap Ikan di Teluk Palu, disahkan.

Keputusan mengenai pengoperasian kembali bagang dengan kapasitas terbatas menuai penolakan. Bila ditilik soalnya tidak pada hasil keputusan yang dikeluarkan tim tetapi pada sejauhmana regulasi diletakkan sebagai pijakan yuridis ditegakkan. Sebab, antara eksistensi Perda dan rekomendasi pembentukan tim saling kontradiktif dan secara de fakto telah menegasikan Perda.

Fenomena ini terlihat sejak kasus tersebut mencuat ke permukaan. Sikap Pemkot dan legislatif cenderung akomodatif terhadap pemilik bagang. Sikap akomodatif memang penting namun bila tanpa dilandasi suatu pijakan secara komprehensif maka sikap tersebut pada akhirnya terdistorsi menjadi bentuk keberpihakan. Pada frame tersebut sikap Pemda cenderung mengalami pergeseran. Bila pada awalnya kepentingan nelayan tradisional mendapat tempat di hati Pemda, berbeda halnya dengan fenomena kali ini.

Kehadiran Perda lebih dilatarbelakangi oleh satu semangat dan desakan perlunya sebuah regulasi yang dapat memproteksi kawasan Teluk Palu dari aktifitas penangkapan dalam skala besar dan tidak terbatas. Atas dasar prinsip agar kelangsungan hidup nelayan kecil dapat terpenuhi. Di samping karena secara kuantitas jumlahnya besar dan kepemilikan alat tangkap serba terbatas.

Berbeda dengan sebelumnya, Saat ini, tekanan serupa juga datang dari para pemilik bagang. Menuntut ada perubahan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan mereka. Atas dasar bahwa masing-masing memiliki hak yang sama untuk bisa mencari sumber penghidupan, tanpa adanya proteksi.

Kedua fenomena tersebut menarik karena antara nelayan tradisional dan pemilik bagang, masing-masing menggunakan saluran mekanisme demokrasi. Namun dalam prakteknya kedua kepentingan tersebut sulit untuk disatukan. Pada aras ini, kartu truf berada di tangan Pemda dan Parlemen. Karena kedua institusi pemerintahan ini memiliki fungsi dan kewenangan untuk itu.

Revisi Perda, solusi?

Dalam kasus ini patut untuk dicermati karena posisi pemerintah daerah berada dalam situasi dilematis. Dalam bingkai demokratisasi, secara formal posisi Pemkot mau tidak mau suka atau tidak mesti bersikap akomodatif terhadap dua gesekan kepentingan. Dari sini public akan menguji dan menyaksikan pada kepentingan siapa akhirnya Pemkot akan meletakkan keputusannya. Sebuah pemerintahan yang lahir dari saluran demokrasi langsung tidak hanya menempatkan rakyat sebagai konsituen dan mesin suara tetapi secara mandasar, apa bayaran akan diterima rakyat atas kepercayaan yang telah diberikan.

Sejatinya, nilai-nilai demokrasi tidak hanya diukur pada sikap akomodatif tidaknya sebuah pemerintah tetapi lebih ditentukan oleh satu bentuk konsistensi keberpihakan. sebab bagi pemerintah yang tidak mampu menyesuaikan diri dan menginternalisasikan sikap tersebut cepat atau lambat akan tergilas sesuai dengan kematangan demokrasi dan kesadaran politik rakyat.

Implementasi nyata dari sikap tersebut tercermin dalam bingkai legalitas formal berupa Perda sebagai produk kebijakan pemerintah daerah. Karakteristik model pemerintahan terletak pada seberapa berpihak produk yang telah dihasilkan. Bukan hanya ditunjang oleh sikap populisme, karena tanpa dilandasi oleh kebijakan maka hanya akan melahirkan wajah semu.

Sangat disayangkan persoalan pro kontra pengoperasian kembali bagang membuat keberadaan Perda pada akhirnya dilirik sebagai salah satu solusi mengatasi gesekan kepentingan dimasyarakat. Padahal kelahiran Perda tersebut berbeda dengan produk Perda lainnya. Pertama, secara histories dan filosofis memiliki arti penting dalam pengejawantahan ruang partisipasi rakyat. Sebab, ketika ruang demokrasi terbuka pasca tumbangnya kekuasaan rezim orba, muncul semangat baru dalam masyarakat setelah sekian lama terpolitisasi dan tidak mendapat akses.

Kedua, secara sosiologis kawasan Teluk Palu dihuni oleh warga yang umumnya berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut. Ketiga, secara ekonomi, problem kemiskinan di pesisir pantai Teluk Palu juga menjadi masalah mandasar. Keempat, berhadapan dengan alat tangkap modern, akibatnya sumber penghasilan nelayan tradisional menurun secara drastis.

Satu sisi semangat yang diemban dalam Perda, lepas dari kelemahan didalamnya, lebih bersifat preventif untuk menekan laju eksploitasi sumber daya laut secara massif. Oleh karena dalam logika modal sangat sulit untuk memproteksi effect negative modernisasi ketika negara lebih menyandarkan pembangunan pada orientasi pertumbuhan. Sebab modal memiliki kecenderungan eksploitatif dan bersifat massal.

Disisi lain, dengan keberadaan Perda tersebut mestinya diletakkan dalam semangat dan prinsip yang tidak menegasikan nilai-nilai keadilan dimana inheren di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan warga yang menggantungkan hidup.

Sementara sikap pemerintah terlihat ambigu dan cenderung pragmatis dalam menyikapi soal yang terjadi. Sebab mustahil bagang beroperasi tanpa dapat terdeteksi sebelumnya selaku pihak yang memiliki otoritas dalam penegakan Perda. Namun bercermin dari penegakan beberapa perda lainnya, juga mengalami hal serupa. Kekuatan Perda hanya sebatas diatas kertas tanpa dibarengi dengan bentuk implementatif, bila tidak memiliki keuntungan ekonomis.

Ironisnya, upaya untuk melakukan revisi Perda hanya memberi kesan bahwa sejatinya Pemkot lebih mengakomodir kepentingan modal dibanding mendorong produktifitas kelompok nelayan tradisional. Betapa tidak, sekali kran dibuka, maka cepat atau lambat akan menciptakan masalah-masalah social sebagai bawaan langsung atas dominasi kepentingan modal.

Pengebirian Hak-hak Rakyat di Balik Logika HAM
Logika bahwa tidak ada nilai proteksi terhadap orang untuk mencari kebutuhan hidup karena hak yang paling mendasar dan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana di lontarkan oleh Ketua DPRD Kota Palu (Radar Sulteng, 15/6/07). Logika tersebut cenderung menyesatkan dan membuat masalah menjadi kabur. Sebab dalam konteks social, akan bertabrakan dengan fakta dimana akan terdapat dua kepentingan yang akan saling berhadapan, satu sisi kepentingan kelompok nelayan dan pemilik bagan, pada sisi lainnya.

Semestinya Pemkot menjalankan progam kebijakan yang dapat melindungi kepentingan warganya yang lemah secara ekonomis. Program yang dimaksud adalah pada pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, social dan budaya (Ekosob) warga dalam bentuk yang lebih konsisten, bukan malah membuat peran Negara menjadi semakin kecil dan membiarkan rakyat berkompetisi dengan dominasi modal. Bila terjadi hal demikian maka sama halnya Negara melepaskan tanggung jawab dan fungsi-fungsi social yang dimiliki.

Dalam konteks HAM Negara mestinya berperan lebih aktif. Hal ini bukan tidak beralasan sebab hak-hak tersebut telah diatur dalam dua kovenan pokok HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah ke dalam UU No. 11/2005. Kedua konvenan tersebut yaitu Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil on Political Rights (ICCPR). Namun implementasi UU tersebut sampai sekarang hanya sebatas retorika belaka. Bahkan masih terjadi pelanggaran hak-hak ekosob baik dalam bentuk kebijakan (by commission) ataupun pembiaran (by omission).

Modal dan teknologi untuk nelayan, sebagai solusi

Produktifitas tanpa ditunjang dengan kemampuan modal dan alat tangkap mustahil bisa terwujud, ibarat pepatah lama “jauh panggang dari api”. Problem utama nelayan tradisional sampai saat ini adalah minim modal dan alat produksi sangat terbatas. Sehingga tanggungjawab pemkot untuk lebih mendorong produktifitas nelayan melalui injeksi modal dan penguatan sumber daya serta penyediaan teknologi alat tangkap yang lebih baik. Bukan malah terkesan membiarkan nelayan tradisional berkompetisi dengan bagang modern.

Dalam kerangka perlindungan terhadap biota dan ekosistem laut, maka sebaiknya regulasi alat tangkap penting untuk senantiasa dicermati melalui pendekatan komprehensip dan tidak parsial. Oleh karena tanpa pembatasan alat tangkap maka cepat atau lambat membuat sumber penghidupan masyarakat dan sumber daya laut cepat atau lambat akan menjadi soal.

Sehingga bila penolakan SNTP terhadap bagang dianalogikan dengan sikap ingin memelihara kemiskinan adalah sesat adanya, sebagaiman sinyalemen yang dilontarkan oleh elit politik kepada mereka.

Muh. Masykur, Koordinator Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB