11 Juni 2007

Listrik Sering Padam, Pelanggan di Palu Gugat PLN

http://www.kapanlagi.com/

Konsumen listrik di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), segera menempuh upaya hukum dengan melakukan gugatan class action ke pengadilan terhadap PT PLN Cabang setempat.
Perwakilan konsumen telah menunjuk tiga pengacara yakni Syahrul SH dan Huisman Brant SH dari Serikat Pengacara Indonesia Sulteng, serta Arif Sulaiman SH dari Asosiasi Advokad Indonesia Cabang Palu sebagai kuasa hukum mereka.
Syahrul yang juga anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng, di Palu, Rabu, mengatakan pihaknya tengah merampungkan berkas pelaporan yang dijadwalkan selesai pekan ini....
http://www.kapanlagi.com/

Listrik Sering Padam, Pelanggan di Palu Gugat PLN

Konsumen listrik di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), segera menempuh upaya hukum dengan melakukan gugatan class action ke pengadilan terhadap PT PLN Cabang setempat.
Perwakilan konsumen telah menunjuk tiga pengacara yakni Syahrul SH dan Huisman Brant SH dari Serikat Pengacara Indonesia Sulteng, serta Arif Sulaiman SH dari Asosiasi Advokad Indonesia Cabang Palu sebagai kuasa hukum mereka.
Syahrul yang juga anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng, di Palu, Rabu, mengatakan pihaknya tengah merampungkan berkas pelaporan yang dijadwalkan selesai pekan ini.
"Awal pekan depan gugatan akan didaftar ke Pengadilan Negeri Palu," kata dia.
Syahrul mengatakan perwakilan kelas masyarakat seperti ibu rumah tangga, pengusaha dan profesional yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PLN akan menjadi penggugat.
Langkah ini ditempuh karena mereka tidak dapat lagi mentolerir pemadaman aliran listrik oleh PLN Palu dengan alasan teknis yang berlangsung keseringan kurun enam bulan terakhir.
Menurut dia, gugatan class action bukan lagi hal aneh sebab doktrin hukum ini telah diakomodir oleh sejumlah undang-undang seperti, lingkungan hidup, jasa konstruksi, kehutanan, dan perlindungan konsumen.
Pijakan hukum gugatan perwakilan konsumen listrik di Palu adalah UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur hak seseorang mengalami kerugian mengajukan gugatan, serta UU No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan PLN memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
"Gugatan ini diajukan karena PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan yang terpenting adalah sangat banyak anggota masyarakat konsumen menderita kerugian akibat pemadaman terjadwal maupun tidak terjadwal," kata dia.
Sementara itu, Asisten Manager Bidang Distribusi PLN Cabang Palu, Frans Lissi, mengatakan perusahaanya siap menghadapi gugatan masyarakat menyangkut kerugian yang diakibatkan dari kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh perusahaannya.
"Silahkan itu adalah hak masyarakat, dan kami selaku penyedia listrik tidak ada jalan lain kecuali harus menghadapinya," kata Lissi, sambil menambahkan bahwa pemadaman bergilir bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga perusahaan pengelola.
PT PLN Cabang Palu sendiri belum dapat memastikan kapan pemadaman aliran listrik di ibukota Provinsi Sulteng itu berakhir, sebab dua mesin pembangkit listrik tenaga diesel di PLTD Silae, Palu Barat, yang diklaim rusak oleh perusahaan ini awal Mei lalu masih dalam perbaikan.
Menurut Lissi, proses perbaikan yang sedang dilaksanakan teknisi PLN membutuhkan waktu lama karena tingkat kerusakan kedua mesin tersebut masuk kategori berat, selain ada beberapa komponen suku cadang harus didatangkan dari luar negeri.
Sementara PLTU Mpanau Palu berkapasitas 1x15 megawatt (MW) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Mei 2007, hingga kini belum beroperasi secara maksimal.
Daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik satu-satunya yang menggunakan bahan bakar batubara itu baru berkisar 9-10 Megawatt (MW) dari total kapasitas daya terpasang mencapai 15 MW.
"Akibat Sistem Palu dewasa ini masih diperhadapkan pada keterbatasan daya listrik, sehingga apabila salah satu dari 11 unit mesin PLTD Silae mengalami gangguan dipastikan terjadi pemadaman bergilir. Kondisi ini tidak bisa dihindari sebab sekitar 98 % mesin PLTD yang memperkuat sistem kelistrikan Palu sudah tak layak operasi karena termakan usia," demikian Frans Lissi. (*/rsd)

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB