14 Juni 2007

Abaikan Aturan Perundangan

:: Sorotan Bagi Anggota Dewan Berproyek

Radar Sulteng, 13 Juni 2007

| Muh. Masykur

Di salah satu pemberitaan media kita disuguhi berita menarik seputar keterlibatan perusahaan milik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam proyek pembangunan Polindes desa Tanah Mpedegi Kec. Ampibabo Kab. Parimo (Suara Sulteng, 8/6/07).

Menarik karena berita tersebut tergolong tidak lazim, sebab disampaikan langsung oleh anggota DPRD melalui rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan hasil reses. Sebuah ironi, wakil rakyat yang sebenarnya memiliki fungsi control atas pelaksanaan program pembangunan malah turut serta menjadi bagian didalamnya. Padahal UU No. 23/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa “anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaries, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD”.
Abaikan Aturan Perundangan
Sorotan Bagi Anggota Dewan Berproyek

Radar Sulteng, 13 Juni 2007

| Muh. Masykur

Disalah satu pemberitaan media kita disuguhi berita menarik seputar keterlibatan perusahaan milik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam proyek pembangunan Polindes desa Tanah Mpedegi Kec. Ampibabo Kab. Parimo (Suara Sulteng, 8/6/07).

Menarik karena berita tersebut tergolong tidak lazim, sebab disampaikan langsung oleh anggota DPRD melalui rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan hasil reses. Sebuah ironi, wakil rakyat yang sebenarnya memiliki fungsi control atas pelaksanaan program pembangunan malah turut serta menjadi bagian didalamnya. Padahal UU No. 23/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa “anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaries, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD”.

Walau UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan larangan berproyek, tapi dalam kerangka etik dan normative prilaku seperti itu telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Betapa tidak, mereka yang semestinya berfungsi sebagai alat control malah berlaku sebaliknya. Terlepas dari embel-embel yang mereka gunakan tetapi fakta ini menujukkan satu fenomena dibalik wajah anggota DPRD yang sesungguhnya. Dimana telah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit anggota DPRD juga menjadi bagian dari jaringan ‘mafia’ proyek. Sebagai masyarakat sudah tentu kita sangat miris dengan perilaku wakil rakyat seperti ini. Bukannya menjadi penyalur aspirasi malah secara terang-terangan menjadi ‘perampok’ dana Negara.

Namun terkadang praktek-praktek yang mereka lakukan juga sulit untuk dilacak. Untuk memuluskan akal busuk mereka, modus dan cara dilakukan dengan sangat sistematik dan sangat rapi. Dimulai sejak dari proses awal pembahasan anggaran hingga ketika musim proyek turun para mafia ini telah bergentayangan. Dari sini persekongkolan antara pejabat dan politisi menemukan muaranya, bagi-bagi proyek. Bila cara-cara halus tidak mampan, bila perlu cara-cara kekerasan juga tidak haram dilakukan.

Pola pembagian kue kekuasaan seperti ini telah menjadi tradisi buruk dalam praktek-praktek pemerintahan. Kasus bagi-bagi dana Departemen Kelautan dan Pertanian (DKP) menjadi satu contoh kecil. Ketika kasus tersebut mencuat kepermukaan langsana bola salju, semua beteriak maling teriak maling. Banyak maling juga banyak pahlawan. Tapi disaat badai korupsi menyapu, antara maling dan pahlawan sulit untuk di cari irisannya karena perbedaannya sangat tipis. Kebiasaan umum terjadi dikalangan para politisi. Politisi sekaligus sebagai kontraktor atau sebagai calo proyek atau tukang peras adalah idiom-idiom politik yang selama ini menjadi konsumsi umum di mata publik. Sehingga muncul anggapan menjadi politisi sebagai cara mempermulus jalan untuk dapat menumpuk harta.

Dalam konteks tersebut, kontraproduktif dengan cita ideal demokrasi yang sesungguhnya dimana legislative hadir sebagai pengembang mekanisme check and balance. Dimana legislative hanya berperan sebagai tukang stempel eksekutif. Namun ketika kewenangan yang dilimiliki mendapat ruang besar malah dalam prakteknya tidak berjalan seiring dengan semangat dan jiwa demokrasi.

Satu sisi transisi demokrasi tidak berjalan seiring semangat yang menjadi misi awal refomasi. Oleh karena belum konsistenya sikap dan tindakan wakil rakyat terhadap penyelesaian krisis yang selama ini rakyat alami. Sehingga kepekaan wakil rakyat dalam banyak kasus patut dipertanyakan. Sampai saat ini problem-problem kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah mendasar. Sementara dalam secara internal diparlemen ternyata juga terjadi penyimpangan.

Sementara pada sisi yang lain, kekuasaan eksekutif tidak lagi menjadi salah satu lembaga super body seperti pada masa sebelumnya. Namun sejak reformasi tidak secara otomatis menciptakan perubahan situasi seperti yang dicitakan sejak awal. Praktek penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) dimana korupsi menjadi masalah utama karena telah telah terjadi secara sistemik sebagai warisan masa lalu, juga telah mengalir dan menjangkit ke dalam tubuh parlemen.

Persoalan pelaksana proyek mungkin menjadi sesuatu yang biasa bagi pengusaha, kontraktor atau warga masyarakat. Kita mengerti bahwa untuk bidang ini selain tidak hanya butuh modal juga harus didukung dengan pengetahuan dan kemampuan. Walaupun untuk memperolehnya mesti dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan kompetisi yang kuat. Selain juga ditunjang dengan koneksi oleh pemegang kekuasaan itu sendiri. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah bila dilakukan oleh wakil rakyat. disamping karena memiliki kekuasaan politik juga aturan perundang-undangan melarang untuk melakukan hal tersebut. Makanya UU mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk sebagai alat kelengkapan tidak lain adalah untuk mencegah praktek-praktek kotor dari setiap anggota DPRD.

Disinilai arti urgensi dari larangan bagi anggota DPRD terlibat baik langsung maupun tidak dalam dunia proyek. Sebab apa artinya wakil rakyat yang seharusnya melakukan control dan memastikan program pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntable, bila toh juga pada akhirnya sudah tidak steril. Walaupun peran mereka hanya sebatas pemilik perusahaan atau meminjamkan perusahaan dan segala tetek bengek lainnya. Apalagi tidak ada yang gratis saat ini, dengan tujuan untuk dapat meraup keuntungan atau paling banter memperoleh upah balas jasa atau fee.

Namun satu factor yang mungkin mendorong mereka melakukan praktek-praktek tersebut lebih di sebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan semasa berkompetisi pada masa kampanye. Paling tidak kita sering mendengar, bahwa masing-masing Caleg harus mengeluarkan duit dari kocek mereka hanya untuk bisa merau suara. Ditambah dengan setoran yang haru diberikan ke partai. Seperti kata beberapa politisi muda, saat ini kita sedang mamasuki era demokrasi moneter. Dimana keberhasilan memenangkan panggung politik ditentukan seberapa kuat logistic yang dimiliki. Dinamika politik ini sudah tentu hanya menyediakan ruang bagi dominasi kekuataan politik yang ditunjang dengan modal. Sementara rakyat setiap saat hanya bisa berperan sebagai konstituen abadi tanpa pernah menyentuh atau dapat mengisi ruang politik. Namun seperti kata orang bijak, tidak ada yang abadi di dunia terkecuali hanya perubahan. Paling tidak secara dialektik, walau dalam kacatamata evolutif, fase itu cepat atau lambat akan tersedia.

Padahal kekuasaan yang dimiliki oleh politisi semestinya menjadi alat untuk memanifestsikan cita ideal mereka seperti sejak awal di masa kampanye saat momen Pemilu. Karena biar bagaimana pun, kekuasaan yang dimiliki saat ini barasal dari kepercayaan masyarakat sebagai konstituen memberi amanat kepada mereka. Namun jika dalam implementasinya berbeda, sudah tentu masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kecerdasan untuk melakukan penilaian. Belajar dari pengalaman janji-janji para politisi, secerdik apa pun janji disampaikan, akan melahirkan satu kesadaran dimasyarakat. Pada tingkatan tertentu seiring dengan kemajuan sarana komunikasi dan informasi setidaknya berkorelasi terhadap meningkatnya kemampuan kesadaran masyarakat.

Terlepas dari hal tersebut, saya teringat dengan ungkapan lama tapi tetap kontekstual, tidak semua orang akan menjadi kotor walau berada di lingkungan kotor. Walau dalam landasan filosofis lingkungan yang memberi pengaruh pada kesadaran dan tindakan seseorang, namun secara dialektis, setidaknya masih menyisakan segelintir orang yang terus berusaha untuk tidak terseret dengan lingkungan yang seperti itu. Antara sifat baik dan buruk merupakan dua sisi mata uang tidak terpisahkan. Seperti kata Fajrul Rahman dalam salah satu artikelnya, sejarah adalah wajah tindakan manusia. Dari tindakan berani dan bermoral akan muncul harapan baru. Republic ini, butuh Robin Hut seperti Rokhim Dahiri selain tidak hanya sebagai juru bagi jatah preman kepada para politisi dan pimpinan bangsa ini, juga dengan berani bernyanyi. Walau bernyanyi disaat dalam posisi yang telah terhempaskan dan berpredikat sebagai pelaku korup, tapi setidaknya nyanyian itu nyaring terdengar hingga menggelinding menjadi ‘bola panas’ dalam peta perpolitikan nasional. Semoga dapat menjadi ‘magnet’ yang juga menggelinding ke tingkat local, walau dalam kontek berbeda tapi dalam makna serupa.

*Muh. Masykur, Koordinator Demokratik Governance PBHR Sulteng




0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB