23 Mei 2007

Korupsi Donggala Akan Dibawa ke KPK

Radar Sulteng Rabu, 23 Mei 2007


PALU- Kasus korupsi di Donggala yang saat ini sementara ditangani kejaksaan akan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, KPK tidak serta merta mengambil alih penanganan kasus korupsi yang sudah menyeret dua pejabat Donggala ke Rutan Maesa Palu itu....


Rabu, 23 Mei 2007
Korupsi Donggala Akan Dibawa ke KPK

PALU- Kasus korupsi di Donggala yang saat ini sementara ditangani kejaksaan akan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, KPK tidak serta merta mengambil alih penanganan kasus korupsi yang sudah menyeret dua pejabat Donggala ke Rutan Maesa Palu itu.
''KPK terus mendorong aparat hukum dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut,'' kata Koordinator Unit Hukum dan Biro Umum Sekretariat Jenderal KPK, Rooseno menjawab pertanyaan pers seusai menjadi pembicara dalam seminar sehari yang digelar Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) di gedung Pogombo kemarin (22/5).
Rooseno mengatakan, KPK akan mengawasi sejauh mana perkembangan penangana kasus korupsi di Donggala itu. Jika mengalami kemandekan atau telah sesuai dengan pasal 9 UU 32/1999 tentang Tipikor barulah KPK mengambilalih kasus tersebut.
Saat ditanya apakah kasus Donggala sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 9 UU Tipikor, Rooseno tidak memberikan jawaban rinci. Namun demikian masalah kasus APBD Donggala akan menjadi perhatian tersendiri bagi KPK.
''Masyarakat sangat berharap agar kasus ini bisa tuntas, makanya masalah ini akan saya bawa ke pimpinan KPK. Ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kami,'' ucapnya.
Di bagian lain Rooseno mengatakan, kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi harus tetap dikembalikan kepada negara sekalipun yang melakukan korupsi telah mangkat alias meninggal. ''Jadi tidak serta merta terhenti walaupun pelakunya sudah mangkat. Harta yang diduga kuat diperoleh dari hasil korupsi harus tetap dikembalikan kepada negara,'' tandas Rooseno.
Rooseno mengatakan, bila didasarkan bukti-bukti kuat yang bersangkutan benar-benar melakukan korupsi maka hartanya harus disita dan diserahkan kepada negara, sebagai pengganti uang negara yang dikorupsi.
Dalam konteks kasus Donggala di mana semua tersangka terkesan mengambinghitamkan almarhum Bupati Donnggala (Ardjad Lamarauna, red), menurut Rooseno masih perlu dikaji lebih jauh apakah benar-benar seperti itu.
Rooseno juga menampik jika KPK bersikap standar ganda dalam penanganan korupsi APBD di Indonesia. Misalnya, kasus Bupati Kutai Kartanegara Syaukani yang langsung diseret KPK, padahal nilai uang yang diselewengkan ''hanya'' Rp20 miliar lebih dibandingkan dengan kasus APBD Donggala yang mencapai Rp115 miliar lebih.(yar)

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB