26 Mei 2007

APBD Sebagai Mesin Pencetak Uang

OPINI Radar Sulteng Edisi 26 Mey 07

*(Oleh: Muh. Masykur

Dalam terminology yang umum kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan bagi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Dimana seluruh program dan sumber pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah setiap tahun sepenuhnya telah tercantum dalam struktur APBD. Baik besaran, jumlah anggaran, bentuk kegiatan dan program pembangunan serta operasional pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan APBD merupakan ‘belanganya’ pemerintah daerah....

APBD Sebagai Mesin Pencetak Uang
Oleh; Muh. Masykur

Dalam terminology yang umum kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan bagi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Dimana seluruh program dan sumber pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah setiap tahun sepenuhnya telah tercantum dalam struktur APBD. Baik besaran, jumlah anggaran, bentuk kegiatan dan program pembangunan serta operasional pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan APBD merupakan ‘belanganya’ pemerintah daerah.
Sejak diundangkan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, belum ada parameter yang jelas seberapa efektif sebuah provinsi, kabupaten dan kota dikatakan berhasil menerapkan model desentralisasi. Walaupun tanggungjawab pengelolaan daerah diberikan kepada pemerintah daerah. Sementara UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih bersifat setengah hati karena otoritas keuangan berada ditangan pemerintah pusat. Dalam hal penetapan APBD juga demikian. Sehingga bentuk desentralisasi yang diberikan adalah setengah hati. Oleh karena ekornya tetap dipegang. Besar tidaknya anggaran yang diperoleh daerah tergantung dari seberapa besar sumber pendapatan yang dimiliki. Atau paling tidak, tergantung dari kemampuan setiap pemda dalam melakukan lobby.
Hal tersebut menuntut kepada pemda untuk selalu dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh setiap daerah. Namun kurangnya inovasi dan kreativitas pemda dalam mencari anggaran menjadi satu soal tersendiri sehingga ketergantungan ke pemerintah pusat masih kental. Kondisi seperti ini pada menyebabkan produk kebijakan dibuat bersifat pragmatis dan karitatif. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya beragam produk daerah yang sepenuhnya berorietasi pada peningkatan pajak dalam bentuk retribusi. Dengan alasan untuk dapat memperbanyak pengisian pundi-pundi keuangan. Jika merujuk ke Perda yang selama ini di produk, maka Perda yang berorientasi pada peningkatana PAD menempati menempati urutan teratas dibanding dengan produk Perda lainnya. Ironisnya orientasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berkorelasi dengan bentuk pelayanan sebagai bentuk kompensasi yang semestinya diperoleh oleh public. Sebagaimana misi utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada semua warga, dan tidak menistakan eskistensi kelompok masyarakat berbeda.
Dari sini hak-hak public kembali dikadali atas dasar semangat otonomi yang setengah hati. Hak-hak yang dimaksud disini adalah sejauhmana Negara memiliki keaktifan dan kesungguhan untuk memberikan jaminan dan kepastian akan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, secara ekonomi, social dan budaya. Padahal bila ingin konsisten sudah dua tahun pemerintah Indonesia mengikatkan diri sebagai Negara Pihak (State Parties) dari dua kovenan pokok HAM, yaitu Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil on Political Rights (ICCPR). Yang dituangkan dalam UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005 mengenai ratifikasi dua kovenan pokok tersebut. Namun sampai sekarang implentasinya hanya sebatas retorika belaka. Sebaliknya Negara malah melakukan pelanggaran atas hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila tidak berperan secara aktif.
Dalam konteks yang lebih implementatif, disamping sebagai penopang jalan sistem pemerintahan daerah, APBD juga menjadi lahan subur untuk mencetak uang, atas dasar keuntungan. Tidak dipungkiri bahwa dana yang bersumber dari APBD merupakan salah satu pusat beredarnya uang di daerah. Sehingga setiap musim anggaran, seiring dengan itu pula menjadi musim turunnya proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik. Mulai dari yang berskala besar maupun kecil menjadi, dari jutaan rupiah sampai miliaran rupiah semua menjadi rebutan pemodal klas teri sampai kelas kakap, dan sudah tentu penguasa dan politisi juga tidak ketinggalan. Aturan mainnya pun kadang dilabrak. Tanpa melalui mekanisme tender. Seperti diatur dalam Keppre 80/2003 tentang proses pertenderan Padahal aturan tersebut dibuat untuk mengidari adanya praktek-praktek ’hukum rimba’.
Namun dalam prakteknya terkadang alam sadar kita dikalahkan dengan rasa muak kita mendengar dan membaca dipemberitaan media tentang praktek-praktek kotor elit politik dan penguasa yang secara telanjang ’merampok’ uang rakyat dengan berlindung dibalik jubah pembangunan. Cerita lama kue pembangunan terdapat dimana-mana dan akhirnya tetap saja tidak ke mana-mana, setiap saat hanya berputar dalam persekongkolan antara penguasa, elit dan pemilik modal. Bagi mereka cerita ini indah. Sedangkan bagi kaum miskin, menjadi cerita pelipur lara. Bila di analogikan dengan ungkapan hanya kumbang besar dan kuat saja yang sudah pasti dapat memperoleh wangi madu.
Betapa tidak, telah menjadi rahasia umum bahwa anggaran tidaklah sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Pemberiaan fee sebesar sepuluh persen kepada setiap pejabat dari para kontraktor menjadi keharusan sebagai ’balas jasa’. Belum lagi ditambah jatah preman lainnya yang harus dikeluarkan dari kocek kontraktor sebagai uang pelicin. Sehingga jika dihitung-hitung mungkin hanya berkisar separuhnya saja anggaran pembangunan yang sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Sehingga ungkapan pemberian fee dan jatah preman sebagai hal yang lumrah dalam dunia kontraktor. Karena tidak seorang pun yang masuk ke percaturan tersebut ingin merugi. Secara tidak langsung praktek-praktek tersebut telah mengangkangi alam sadar kita dan parahnya diterima sebagai sesuatu yang wajar adanya. Tidak heran jika yang namanya proyek pembangunan tidak akan dapat bertahan lama. Selanjutnya setelah itu kita pun ramai-ramai mencari kambing hitam.
Dalam beberapa literatur digambarkan bahwa dunia kontraktor merupakan sebuah pengejawantahan bentuk keprofesionalan yang dituntun melalui basic keilmuan khusus, tidak hanya ditopang dengan modal semata. Tetapi mereka ternodai jika nilai-nilai yang melakat telah masuk ke dalam ranah perselingkuhan antara kekuasaan, politik dan modal. Dari sini profesionalitas hanya diletakkan dalam untaian kata diatas secarik kertas yang tak bernilai karena realitas menunjukan otoritas sepenuhnya ada di penguasa dan elit politik. Antara penguasa dan elit politik bagai dua sisi mata uang yang bertindak sebagai ’sang gembala’.
Munculnya fenomena surat sakti yang diamini oleh DPRD Kota terhadap proyek pembangunan tanggul senilai miliaran rupiah, penunjukan langsung beberapa proyek di Perlengakapan Umum dalam lingkungan pemerintah propinsi yang ditengarai sarat dengan nuasa KKN, pembelian barang-barang second, proyek fiktif dan sederet proyek jenis lainnya seakan membuka tabir bahwa memang dana pembangunan yang melekat dalam APBD dijadikan sebagai mesin untuk meraup keuntungan, baik langsung maupun tidak. Prilaku pejabat yang masih bermental lama seperti itu kontraproduktif dengan semangat keterbukaan dan anti KKN sebagaimana yang mereka kampayekan selama ini. Padahal praktek-praktek tersebut yang membuat problem kemiskinan semakin sulit untuk di selesaikan. Sementara desakan agar tranparansi dan akuntabilitas, pemberatasan KKN yang mesti dilekatkan dalam tubuh pemerintahan daerah, bukan malah sebaliknya. Semakin menyuburkan praktek-praktek tersebut.
Adalah mimpi-mimpi kita semua bahwa anggaran yang dipungut dari pajak rakyat menjadi sarana bagi penanggulangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah yang kuat dan berdikari. Kita mimpi bahwa uang negara efektif mencegah busung lapar, wabah penyakit, menolong mereka yang sedang didera oleh kesulitan dan penderitaan akibat konflik dan bencana alam, usia tua, penyakit, kecelakaan dan segala macam resiko social dan resiko hidup. Akan tetapi pada kenyataannya, mimpi-mimpi itu adalah sesuatu yang perlu diupayakan dan diperjuangkan.

(Muh. Masykur Koordinator Divisi Demokratik PBHR Sulteng)

2 komentar:

Anonim mengatakan...

http://markonzo.edu I bookmarked this guestbook., actual ashley furniture [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536072]actual ashley furniture[/url], veikpe, watch allegiant air [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536075]watch allegiant air[/url], 2977, best pressure washers [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536078]best pressure washers[/url], dgglm, follow dishnetwork [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536080]follow dishnetwork[/url], ndrwwq, fresh adt security [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536076]fresh adt security[/url], mbdhrlj,

Sabtu, Februari 27, 2010
Online Casinos Slots mengatakan...

Thanks for the help in this question. I did not know it.

Rabu, Juni 22, 2011
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB