17 Maret 2007

Simbolik Jabatan Komisaris Lemahkan Kontrol Pemda


Kami menilai bahwa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sebuah regulasi tidak dapat ditafsirkan lagi.
UU 32 sudah secara jelas dan tegas melarang adanya rangkap jabatan. Pasal 28 ayat 2 dan penjelasaannya mengenai larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tegas dan kongkrit dijelaskan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun”. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal penjelasan bahwa; “yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan”.
Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/1998
tentang Perseroan pasal 26 ayat b bahwa Komisaris PERSERO dilarang untuk memangku rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku....

Simbolik Jabatan Komisaris Lemahkan Kontrol Pemda

Kami menilai bahwa ketentuan dalam Undang-undang nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sebuah regulasi tidak dapat ditafsirkan lagi.
UU 32 sudah secara jelas dan tegas melarang adanya rangkap jabatan. Pasal 28 ayat 2 dan penjelasaannya mengenai larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tegas dan kongkrit dijelaskan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun”. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal penjelasan bahwa; “yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan”.
Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/1998
tentang Perseroan pasal 26 ayat b bahwa Komisaris PERSERO dilarang untuk memangku rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan larangan tersebut lebih dimaksudkan agar untuk menghindari adanya benturan kepentingan, antara kepentingan pengelolaan pemerintahaan yang tranparan dan akuntabel disatu sisi dan sistem manajemen Perseroan, pada sisi lainnya.
Sehingga tidak tepat jika keberadaan Wawali sebagai Komisaris hanya semata-mata simbol dari perwakilan Kepala Daerah yang ikut sebagai pemegang saham dalam PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP). Oleh karena dalam struktur Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris merupakan satu badan yang tidak terpisahkan dan memiliki fungsi yang saling mendukung. Sementara dalam melaksanakan tugas Komisaris memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Dalam hal keberadaan perwakilan Kepala Daerah dalam struktur PT PJPP, semestinya Kepala Daerah memberikan hak subsitusi atau kuasa kepada instansi yang memiliki kaitan dan/atau badan lain dalam kaitannya dengan pengelolaan PT PJPP untuk bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah. Sehingga tanpa menunggu produk Perda tentang Perusahaan Daerah, pun hal tersebut dapat dilakukan, bila konsistensi penegakan pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan, ingin dilakukan.
Jika pada kenyataannya, Jabatan Komisaris sekedar hanya simbolik, maka patut disayangkan karena sama artinya menempatkan pemerintah kota pada posisi lemah dalam pengambilan keputusan strategis pada perusahaan.
Sudah saatnya pejabat public dapat memberi contoh yang baik dalam pengelolaan pemerintahan dan menghindari conflict of interest akibat rangkap jabatan. Dengan rangkap jabatan pejabat public dalam sebuah perusahaan justru menghalangi tumbuhnya iklim investasi yang kompetitif khususnya di Kota Palu.

Palu, 17 Maret 2007
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Div. Democratic Governance

1 komentar:

maya mengatakan...

makin banyak rangkap jabatan kan makin banyak pundi-pundinya mas :d

Kamis, April 05, 2007
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB