13 Maret 2007

Kekerasan Terhadap Jurnalis Membunuh Kebebasan Berpendapat

Aksi premanisme yang dilakukan sopir istri Gumyadi--Sekretaris Daerah Prov. Sulteng--terhadap Agus Manggona--Wartawan Nuansa Pos-, sejatinya adalah sebuah tindakan pembunuhan terhadap demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.
Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi



Kekerasan Terhadap Jurnalis
Membunuh Kebebasan Berpendapat


Aksi premanisme yang dilakukan sopir istri Gumyadi terhadap Agus Manggona, sejatinya adalah sebuah tindakan pembunuhan terhadap demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.
Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi.
Dalam UU No. 40/1999 tentang Pers pasal 8 disebutkan ; “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum “. Perlindungan hukum tersebut merupakan tugas dan kewajiban aparat kepolisian untuk melindungi dan menjamin rasa aman masyarakat termasuk perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
Tak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Pasal 19 DUHAM menyebutkan:
Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media massa, dengan tidak memandang batas.
Kekerasan terhadap jurnalis ini sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk menutup ruang
transparansi dan partsipasi publi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis.
Terhadap aksi premanisme penganiayaan wartawan Nuansa Pos tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah menyatakan sikap :

1. Menuntut aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan, penganiayaan dengan menangkap pelaku dan diproses secara hukum sampai ke pengadilan.
2. Mengutuk dan mengecam aksi permanisme berupa tindak kekerasan, penganiayaan terhadap wartawan. PBHR Sulteng mengingatkan ancaman kekerasan terhadap jurnalis akan menghambat penyebarluasan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi terganggu.
3. Menghimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan menempuh prosedur penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi atau mengajukan kepada organisasi wartawan dan atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
4. Menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holders) untuk menghargai kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam UU No. 40/1999 tentang Pers.


Demikian pernyataan ini kami buat sebagai peringatan agar tidak lagi terjadi tindakan premanisme terhadap pers.

Palu, 13 Maret 2007



Andi Miswar Arman
Manager Information System

Tembusan:

1. Menteri Informasi dan Komunikasi
2. Kapolda Sulawesi Tengah
3. Dewan Pers
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
5. Semua media massa
6. Semua organisasi dan komunitas pers
7. pertinggal

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB