13 Maret 2007

Jabatan Wawali Kota Palu & Komisaris PT PJPP, Bertentangan dengan UU No. 32/2004

Posisi Wakil Walikota Palu sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Paragraf Ketiga mengenai Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 28 ayat 2 ditegaskan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun”.


...kuat dugaan akan menimbulkan terjadinya penyalagunaan wewenang...


Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal penjelasan bahwa; “yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan”.
Seperti diketahui, PT PJPP sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau dimana Walikota Palu juga duduk sebagai Komisaris Utama dalam perusahaan tersebut.



Jabatan Wawali Kota Palu & Komisaris PT PJPP,
Bertentangan dengan UU No. 32/2004

Posisi Wakil Walikota Palu sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Paragraf Ketiga mengenai Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 28 ayat 2 ditegaskan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun”. Selanjutnya lebih dipertegas lagi dalam pasal penjelasan bahwa; “yang dimaksud dengan turut serta adalah menjadi direksi atau komisaris suatu perusahaan”.
Seperti diketahui, PT PJPP sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau dimana Walikota Palu juga duduk sebagai Komisaris Utama dalam perusahaan tersebut.
Sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004, yang semestinya Wakil Kepala Daerah untuk memantau dan mengaevaluasi jalannnya pemerintahan di level daerah/kota, tetapi dengan adanya jabatan rangkap seperti itu, maka akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaan pembangunan, patut dipertanyakan.
Disamping itu, kuat dugaan juga akan menimbulkan terjadinya penyalagunaan wewenang. Oleh karena dengan bertindak sebagai komisaris utama setidaknya akan memberikan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah. Dan bagi pejabat public semestinya tidak dilakukan. Sementara disisi lain, profesionalime kerja PT PJPP bisa jadi akan dikalahkan oleh dominasi dan intervensi kepentingan elit kekuasaan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR Sulteng) menyatakan sikap; tidak tepat jika Jabatan sebagai Walikota Palu juga merangkap sebagai komisaris Utama PT PJPP sebagaimana larangan yang ditegaskan dalam UU No. 32/2004.
Kedua, sepatutnya pemerintah Daerah Kota Palu bersikap lebih konsisten dalam menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik, transparan dan akuntable dengan menjunjung tinggi penegakan supremasi hokum. Tidak malah sebaliknya sebaliknya, atas nama pembangunan sehingga menabrak rambu-rambu hukum yang berlaku.

Palu, 13 Maret 2007
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Div. Democratice Governance

2 komentar:

angin-berbisik mengatakan...

halo, salam kenal nan hangat,...
blognya sarat politik yaa :)

Kamis, Maret 15, 2007
Bintang mengatakan...

aku mo kasih comment di SB kok gak bisa yah..thanks yah udah mampir..met kenal..btw, papahku orang luwuk banggai loh..pasti tau dong dimana tuh luwuk?

Kamis, Maret 15, 2007
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB