15 Maret 2007

Ironis Jika Wawali Tidak Mengetahui Aturan

Sungguh ironis jika pejabat publik selevel Wakil Walikota kurang mengetahui aturan perundang-undangan sebagai alat pengikat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagaimana statment Wakil Walikota di media massa Palu yang mengaku dirinya tidak mengetahui jika jabatan rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.



... Sudah seyogyanya pejabat publik memberi contoh yang baik kepada publik untuk...


Seperti diketahui, PT PJPP sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau, dimana Walikota Palu juga duduk sebagai komisaris utama dalam perusahaan tersebut.
Padahal di UU tersebutlah yang menjadi aturan legal yang berfungsi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dimana didalamnya juga telah secara tegas dan nyata dijelaskan larangan bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk merangkap jabatan di salah satu perusahaan baik milik swasta maupun negara/daerah.



Ironis Jika Wawali Tidak Mengetahui Aturan
Palu (15/3/07)--Sungguh ironis jika pejabat publik selevel Wakil Walikota kurang mengetahui aturan perundang-undangan sebagai alat pengikat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagaimana statment Wakil Walikota di media massa Palu yang mengaku dirinya tidak mengetahui jika jabatan rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Seperti diketahui, PT PJPP sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mpanau, dimana Walikota Palu juga duduk sebagai komisaris utama dalam perusahaan tersebut.

Padahal di UU tersebutlah yang menjadi aturan legal yang berfungsi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dimana di dalamnya juga telah secara tegas dan nyata dijelaskan larangan bagi Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk merangkap jabatan di salah satu perusahaan baik milik swasta maupun negara/daerah.

Jika Wawali menyamakan jabatan sebagai pejabat publik sama dengan menteri yang melakukan rangkap jabatan, bagi kami merupakan sebuah hal yang keliru karena undang-undang yang mengaturnya pun juga berbeda. Menteri diangkat berdasarkan hak preogratif presiden, sedangkan kepala daerah secara legal formal terikat dengan UU 32/2004.

Sedangkan pro dan kontra mengenai menteri yang melakukan rangkap jabatan saat ini juga masih tarik menarik di kalangan DPR RI. Dimana salah satu pasal di dalam draf Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU)tersebut melarang menteri merangkap jabatan atau menjadi pengurus di lembaga negara lain, organisasi politik, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta serta organisasi lain yang dibiayai dari APBN dan atau APBD.

Lebih tidak rasional lagi jika posisi wawali sebagai komisaris di PT PJPP hanya bersifat simbolis dikarenakan jabatan komisaris dalam sebuah perusahaan adalah merupakan jabatan strategis. Dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 95 ayat 1 dijelaskan bahwa: Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada pasal 97 dijelaskan bahwa; komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
Sehingga sangat disayangkan jika logika politik Sebagai pejabat publik, menegasikan aturan formal yang berlaku. Mestinya Pejabat Daerah memberi contoh yang baik kepada publik untuk menjunjung tinggi peraturan yang berlaku. Tidak malah sebaliknya!.

Palu, 15 Maret 2007
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Div. Democratic Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB