20 Maret 2007

Dampak Buruk Rangkap Jabatan Sorotan Bagi Pejabat dan Politikus

Opini
[Radar Sulteng, 20 Maret 2007]

Dampak Buruk Rangkap Jabatan Sorotan Bagi Pejabat dan Politikus

Muh. Rasyidi Bakry)*

Beberapa hari terakhir ini, kita disuguhi berita menarik seputar polemik mengenai rangkap jabatan Wawali Kota Palu yang ketahuan menjabat komisaris di salah satu perusahaan swasta. Menarik karena kasus ini adalah sebuah ironi, sebab dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mungkin luput kita bayangkan akan berbuat itu. Betapa tidak, dalam aturan perundangan khususnya pada pasal 28 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditegaskan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: “turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun” . Jadi jangankan terlibat menjadi komisaris atau direktur, turut serta pun tidak dibolehkan dalam aturan ini.

Radar Sulteng, 20 Maret 2007
Dampak Buruk Rangkap Jabatan
Sorotan Bagi Pejabat dan Politikus

Muh. Rasyidi Bakry)*
Beberapa hari terakhir ini, kita disuguhi berita menarik seputar polemik mengenai rangkap jabatan Wawali Kota Palu yang ketahuan menjabat komisaris di salah satu perusahaan swasta. Menarik karena kasus ini adalah sebuah ironi, sebab dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mungkin luput kita bayangkan akan berbuat itu. Betapa tidak, dalam aturan perundangan khususnya pada pasal 28 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditegaskan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: “turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun” . Jadi jangankan terlibat menjadi komisaris atau direktur, turut serta pun tidak dibolehkan dalam aturan ini.
Sebagai masyarakat kita tentu layak ‘gerah’ dengan fakta bahwa ada seorang pejabat yang tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Karena bagaimanapun pejabat adalah panutan rakyat. Mungkin terlalu klise untuk disebut tapi tidak ada salahnya mengingat kembali wejangan lama yang menganalogikan persoalan leadership dengan seekor ikan yang selalu membusuk mulai dari bagian kepala. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk yang akan diikuti rakyat. Karena kalau itu terjadi akan sulit untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Padahal kita semua telah sepakat untuk hidup dalam sebuah negara hukum. Konsekwensinya, supremasi hukum (the rule of law) harus selalu dijunjung tinggi. Terlebih bagi pemerintah agar terhidar dari abuse of power.
Persoalan ini menjadi serius karena yang dilanggar adalah aturan yang secara khusus dibuat untuk mengatur bagaimana pemerintah daerah melaksanakan tugasnya. Sesuatu yang mestinya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas keseharian para pemerintah daerah. Karena di situ diatur mulai urusan pemilihan sampai bagaimana seorang kepala daerah diberhentikan. Jika seorang pengacara atau akademisi yang luput mengingat pasal-pasal dalam aturan itu mungkin kita bisa maklum. Sebab ada begitu banyak aturan perundangan sementara memori kita terlalu sedikit untuk menghapalkan semuanya. Tapi untuk seorang Wawali, saya kira tidak berlebihan jika kita mengasumsikan bahwa pasal-pasal yang ada dalam aturan tersebut telah dihapal diluar kepala. Apalagi beliau telah menjabat posisi yang sama sebelumnya. Karenanya jika ada asumsi bahwa pelanggaran itu terjadi lebih disebakan Wawali tidak paham tentang aturan itu, tentu sama halnya dengan melecehkan kapasitas intelektual beliau.
Yang paling mungkin adalah aturan ini dianggap sepele. Sebab kita semua belum terlatih untuk menjadi warga yang taat hukum. Kita sering mendegar lelucon bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Bagi saya pribadi, lelucon itu tidak mampu menstimulus syaraf lucu di otak saya untuk tertawa. Karena hal itu terkesan diungkapkan oleh orang yang kurang paham bahwa aturan justru hadir demi menjamin rasa keadilan kita. Maknanya adalah kalau kita melanggar aturan, itu sama halnya dengan merugikan diri kita dan orang lain. Joke tersebut mungkin relevan untuk sebuah negara otoriter, dimana hukum dibuat hanya untuk mengabdi pada kepentingan kekuasaan. Sehingga masyarakat merasa bahwa kehadiran sebuah aturan malah datang merampas haknya. Olehnya jadi wajar jika lahir nada satire begitu.
Terkait dengan itu, saya jadi ingat ungkapan Cak Nur Almarhum yang dikutip dalam salah satu tulisan. Ungkapan itu lebih kurang berbunyi bahwa kita akan sulit menjadi bangsa yang besar kalau lampu merah saja tidak bisa dipatuhi. Saya kira ini contoh paling relavan dan sederhana untuk menjelaskan kenapa hukum diyakini hadir untuk menjamin rasa keadilan. Karena kalo kita menerobos lampu merah, kita akan celaka dan kita pun akan mencelakakan orang lain.
Persoalan rangkap jabatan mungkin sesuatu yang biasa untuk orang yang bekerja di perusahaan swasta. Kita sering temui orang yang memang punya kapasitas dan kemampuan fisik diatas rata-rata sehingga mampu memimpin beberapa perusahaan dalam waktu bersamaan. Walaupun untuk itu mungkin dia harus mengorbankan waktu untuk keluarga demi mengabdi kepada uang. Tapi hal ini menjadi ‘luar biasa’ jika dilakoni oleh seorang pejabat selevel Wawali. Karena kita semua tau bahwa dalam posisi sebagai pejabat dan komisaris perusahaan, persoalan konflik interest pasti sangat sulit dihindari. Sebab kehadiran pemerintah justru diharapkan menjadi pelayan disini. Pelayan bagi masyarakat, bagi dunia usaha agar perekenomian daerah bergerak, lapangan kerja terbuka dan kehidupan bisa berjalan normal. Mungkin seperti itu gambaran idealnya. Karena dunia usaha memerlukan iklim kompetisi yang fair. Makanya pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta membuat aturan yang melarang praktek monopoli dan berbagai praktek kompetisi yang tidak sehat. Karena tanpa itu semua, tentu perekonomian akan sulit berjalan dengan baik.
Disinilah letak arti penting larangan bagi pejabat untuk merangkap jabatan di perusahan. Sebab apa jadinya kalo pemerintah juga ikut berkecimpung disitu, walaupun perannya hanya sebagai simbol. Apalagi posisinya sebagai simbol tentu tidak gratis. Mbah Marijan jadi bintang iklan saja tentulah dibayar mahal. Terlebih jika yang menjadi simbol adalah seorang pejabat. Dan perusahaan yang menggunakan pejabat sebagai simbol tentu karena berharap bisa meraup keuntungan lebih besar dari situ. Kalo sudah begini, yang melayani pasti akan mendahulukan simbol yang ‘megah’. Jadi agak sulit diterima jika seorang yang bertugas untuk menata dan menjadi pelayan bagi berkembangnya dunia usaha juga hadir sebagai salah satu competitor didalamnya.
Masalah rangkap jabatan pejabat memang seringkali menjadi soal di negri ini, tidak hanya di Kota Palu. Mungkin ini hanya salah satu dari sekian banyak kasus. Tapi terlepas dari itu, problem seperti ini sebenarnya juga bisa menjadi cermin bagi kita semua, betapa kita sangat miskin pemimpin yang berkarakter negarawan. Di negri ini terlalu banyak politisi, tapi sangat sedikit yang benar-benar memilih jalan hidup sebagai politisi karena ingin mendedikasikan diri bagi kemaslahatan ummat. Sehingga yang seringkali terjadi, kekuasaan ditempatkan sebagai muara dari segalanya. Makanya banyak kasus dimana ketika kekuasaan telah direbut, hanya digunakan untuk melayani kepentingan pribadi atau paling jauh kepentingan kelompok.
Padahal semestinya kekuasaan adalah awal dari seorang politisi untuk bekerja dan menunjukkan eksistensinya. Karena saat itulah dia punya kesempatan untuk mengimplementasikan cita-cita idealnya tentang sebuah masyarakat. Atau sistem yang dia impikan untuk dibangun demi menuju tatanan sosial yang lebih baik. Sebab dalam sebuah negara demokrasi, ruang politik yang terbuka lebar adalah arena bagi politisi untuk bertarung gagasan, bertarung tentang cita ideal sebuah masyarakat. Yang ‘dipasarkan’ saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Sehingga segera sesudah terpilih, semestinya seorang politisi sudah harus meninggalkan rangkap jabatan. Entah itu jabatan sebagai ketua partai atau jabatan-jabatan lainnya.
Karena mestinya, seorang politisi setelah terpilih sudah harus berdiri bagi kepentingan semua golongan. Tidak bisa lagi berpikir hanya untuk kepentingan konstituen semata. Sebab kekuasaan yang digengamnya tidak berdampak pada konsitutuen atau kelompoknya saja. Saya kira beberapa pimpinan partai sudah memperlihatkan contoh yang baik tentang ini. Apalagi mengurus negara tentulah bukan perkara mudah, sehingga diperlukan kerja yang hanya terfokus untuk itu.
Dalam situasi seperti sekarang, dimana masyarakat sudah semakin cerdas seiring dengan arus informasi yang begitu cepat, jika seorang politisi tidak punya perspektif yang jelas, maka dapat dipastikan karirnya tidak akan bertahan lama. Apalagi jika kekuasaan yang telah direbutnya hanya digunakan untuk memuaskan kepentingan-kepentingan sesaat. Masyarakat saat ini sudah terlalu cerdas untuk dibodohi. Praktek depolitisasi (floating mass) yang dulu dilakukan orde baru tidak lagi berarti banyak. Karena melalui TV dan media lainya, omongan kaum cerdik cendikia kontras dengan tingkah busuk para politisi sudah langsung merambah di kamar-kamar tidur atau ruang tamu masyarakat di kampung-kampung. Karenanya cepat atau lambat, politisi yang tidak punya komitmen kerakyatan akan hilang ditelan waktu atau hanya tinggal menjadi catatan hitam sejarah. Apalagi saat ini semua proses Pemilu dilaksanakan secara langsung. Rakyat bisa langsung ‘menghakimi’ para politisi yang telah gagal mengemban amanatnya dengan tidak memilihnya lagi disaat pencoblosan. Paling beruntung jika tidak (terungkap) terlibat korupsi, sehingga tidak perlu menghabiskan masa tuanya di hotel prodeo.
Tapi terlepas dari persoalan teoritis dan philosopis diatas, kita masih percaya bahwa kota Palu dinahkodai oleh pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas tentang kemana pembangunan kota Palu mesti diarahkan. Sebagian besar masyarakat tentu telah mendengar program pemerintah kota Palu untuk kaum dhuafa. Sebuah program yang sangat patut diapresiasi karena didasari niat tulus untuk melepaskan warga dari jeratan kemiskinan. Karenanya sangat sayang jika dinodai dengan persoalan-persoalan sepele.

*)Penulis adalah Direktur eksekutif PBHR Sulteng dan alumni School of Law, University of East Anglia Norwich, Inggris.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

эротика порно подростки http://free-3x.com/ геи порно фото подростков free-3x.com/ порно онлайн просмотр молоденькие подростки [url=http://free-3x.com/]free-3x.com[/url]

Kamis, November 05, 2009
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB