12 Februari 2007

DPRD Harus Transparan Terkait Bobolnya Keuangan Donggala

Dengar pendapat (hearing) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Donggala guna menyikapi raibnya kas daerah senilai miliaran rupiah mestinya menjadi langkah maju dalam mengungkap tabir gelap manajemen keuangan Pemeritah Kabupaten Donggala. Tidak malah sebaliknya, kian mengaburkan dan menguburkan masalah yang ada. Pasalnya, hearing serupa juga telah dilakukan namun upaya untuk menemukan akar masalah dan penyelesaian masalah juga tak kunjung ada titik terangnya.




DPRD Harus Transparan Terkait Bobolnya Keuangan Donggala
Palu (12/2/07)--Dengar pendapat (Hearing) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Donggala guna menyikapi raibnya kas daerah senilai miliaran rupiah mestinya menjadi langkah maju dalam mengungkap tabir gelap manajemen keuangan Pemeritah Kabupaten Donggala. Tidak malah sebaliknya, kian mengaburkan dan menguburkan masalah yang ada. Pasalnya, hearing serupa juga telah dilakukan namun upaya untuk menemukan akar masalah dan penyelesaian masalah juga tak kunjung ada titik terangnya.

Sikap Ketua DPRD kab. Donggala yang terkesan sepihak menjadikan hearing tersebut menjadi rapat tertutup untuk umum sebagai langkah mundur dan kontradiktif dengan semangat untuk menciptakan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang nyata-nyata sedang sakit.

Meskipun pimpinan DPRD memiliki kewenangan dalam menentukan status rapat sebagaimana yang diatur dalam tatib DPRD, namun dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut, mestinya parlemen lebih bersikap terbuka dan membuat masalah yang ada menjadi transparan. Sekaligus menjawab adanya kecenderungan parlemen yang terkesan “diam” dan lamban dalam melakukan respon cepat.

Dikarenakan dimata publik raibnya dana tersebut juga tidak lepas dari lemahnya control yang selama ini di jalankan oleh parlemen. Jika tidak dikatakan gagal dalam melakukan pengawasan atas menajemen keuangan daerah.

Sementara pihak Kejaksaan Sulawesi Tengah terkesan lamban dalam memproses kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karennya Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR Sulteng) menyarankan; pertama, hendaknya parlemen lebih bersikap terbuka dan transparan dalam menyikapi bobol keuangan daerah.

Kedua, mendesak kepada pihak kejaksaan Sulawesi Tengah untuk secepatnya melakukan langkah hokum atas masalah itu dan memproses pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Palu, 12 Februari 2007
PBHR Sulteng


Muh.Masykur
Divisi Democratic Governance

1 komentar:

Yuni mengatakan...

Lam kenal...kunjungan balasan nich, wah bernuansa pemda Sulteng banget yach blognya :)
Baru sekali ni nemuin blog kyk gini :D

Rabu, Maret 21, 2007
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB