19 Januari 2007

PP 37/2006 Bentuk Legalisasi Korupsi


...Kontroversi pemberian rapelan tersebut, mestinya disikapi partai sebagai bentuk ...


Sikap ngotot anggota parlemen untuk menerima dana rapelan dengan nilai maksimal, sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap legalisasi korupsi.
Pasalnya proses kelahiran PP tersebut sarat dengan nuasa politis. Sejak terbentuknya DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, PP No 37/2006 merupakan perubahan kedua atas PP No 24/2004. Sebelum, PP No. 24/2004 telah diperbaiki dengan PP No 37/2005. Artinya, dalam rentang waktu kurang dari dua setengah tahun, presiden telah menetapkan tiga kali peraturan pemerintah tentang protokoler dan keuangan anggota DPRD. Ironisnya, yang hanya mengalami perubahan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD.





Palu (19/1/07)--Sikap ngotot anggota parlemen untuk menerima dana rapelan dengan nilai maksimal, sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap legalisasi korupsi.
Pasalnya proses kelahiran PP tersebut sarat dengan nuasa politis. Sejak terbentuknya DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, PP No 37/2006 merupakan perubahan kedua atas PP No 24/2004. Sebelum, PP No. 24/2004 telah diperbaiki dengan PP No 37/2005. Artinya, dalam rentang waktu kurang dari dua setengah tahun, presiden telah menetapkan tiga kali peraturan pemerintah tentang protokoler dan keuangan anggota DPRD. Ironisnya, yang hanya mengalami perubahan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD.
Disamping itu PP tersebut dianggap bermasalah karena pemberian dana rapelan diperlakukan surut. Sementara dalam perundangan-perundangan hanya kasus-kasus Hak Azasi Manusia (HAM) yang bersifat retroaktif. Sehingga atas permintaan public PP ini pun lagi dalam proses judicial review di Mahkama Agung (MA).
Kontroversi pemberian rapelen tersebut, mestinya disikapi oleh partai-partai sebagai bentuk pertanggungjawaban ke konstituen atas penggunaan uang rakyat demi kesejahteraan anggota parlemen. Sementara kebutuhan dasar rakyat seperti kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan menjadi terbaikan.
Dengan demikian, bila PP tersebut tetap dipaksakan sebagai bentuk pemborosan uang rakyat akibat perselingkungan birokrasi pusat.
Olehnya Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah menyarankan, pertama, semestinya anggota parlemen bersikap arif dan tidak ngotot untuk menerima dana rapelan dengan nilai maksimal.
Kedua, sebaiknya pemerintah kota/kabupaten menunda pembayaran rapelen menunggu petunjuk pelaksaan PP tersebut dari pemerintah pusat.
Ketiga, dana rapelan yang sudah diterima oleh anggota parlemen sebaiknya dikembalikan sebelum MA mengeluarkan Surat Keputusan tentang judicial review PP 37/2006, agar tidak bermasalah dikemudian hari.
Ketiga, Pemerintah Daerah mestinya mestinya lebih memperhatikan memfokuskan peningkatan kesejahteraan rakyat, sebaliknya tidak malah lebih mengakomodir desakan parlemen untuk memuluskan lahirnya produk Perda sebagai turunan PP tersebut.

Palu, 19 Januari 2006
PBHR Sulteng


Muh. Masykur
Democratic Governance Devisi

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB