8 Oktober 2006

Praktek Percaloan; Bukti Lemahnya Reformasi Birokrasi

Palu (16/9/06)—Dugaan terjadinya praktek percaloan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengindikasikan belum tuntasnya langkah Wali Kota mereformasi prilaku birokasi sebagai mesin pemerintahan.
Tidak dipungkuri bahwa fenomena adanya pungutan liar di setiap penerimaan calon pegawai telah menjadi rahasia umum dimata public. Ironisnya, praktek tersebut juga dibarengi dengan upaya untuk memperkaya diri dengan cara mengenakan tarif kepada setiap pelamar. Seperti yang telah terpublikasi bahwa setiap pelamar masing-masing dikenai Rp 500.000.....


Palu (16/9/06)—Dugaan terjadinya praktek percaloan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengindikasikan belum tuntasnya langkah Wali Kota mereformasi prilaku birokasi sebagai mesin pemerintahan.
Tidak dipungkuri bahwa fenomena adanya pungutan liar di setiap penerimaan calon pegawai telah menjadi rahasia umum dimata public. Ironisnya, praktek tersebut juga dibarengi dengan upaya untuk memperkaya diri dengan cara mengenakan tarif kepada setiap pelamar. Seperti yang telah terpublikasi bahwa setiap pelamar masing-masing dikenai Rp 500.000.
Terkuaknya praktek tersebut kian menambah daftar “hitam” buruknya management birokrasi, sehingga akuntabilitasnya pun patut dipertanyakan.
Fenomena tersebut bertolak belakang dengan semangat untuk membangun terciptanya tata pemeritahan local yang baik.
Namun, harus akui bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem demokratik dewasa ini merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi birokrasi. Apalagi, kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta maraknya penyalahgunaan wewenang pada birokrasi pemerintahan.
Di samping itu, kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik masih sangat kurang. Sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat vertical top down daripada horizontal partisipative.
Berkenaan dengan hal tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan, gagalnya upaya untuk membenahi birokrasi akan berdampak luas pada nasib rakyat, dan tentu saja berdampak pada proses demokratisasi. Nasib rakyat akan semakin terpuruk karena kualitas pelayan publik dan tidak berfungsinya pelayanan publik karena akan cenderung mendistorsi proses menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karenanya, PBHR Sulteng mendesak kepada Wali Kota Palu untuk membersihkan birokrasi pemerintahan dari perilaku yang korup. Sebagaimana desakan public untuk membangun Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini.

Palu, 16 September 2006
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Devisi Local Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB