31 Mei 2006

:: BPKP Jangan Jadi Macan Ompong ::

Palu, 31/5/06--Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan propinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini masih terlihat lemah dalam mengungkap indikasi adanya penyelagunaan keuangan daerah. Ironisnya, hasil audit BPKP terhadap seluruh intansi tidak dipublis secara terbuka ke hadapan publik dan cenderung ditutupi.
Press Release...
BPKP Jangan Jadi Macan Ompong

Palu, 31/5/06--Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan propinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini masih terlihat lemah dalam mengungkap indikasi adanya penyelagunaan keuangan daerah. Ironisnya, hasil audit BPKP terhadap seluruh intansi tidak dipublis secara terbuka ke hadapan publik dan cenderung ditutupi.

Tanpa adanya keterbukaan informasi, maka korupsi hanya menjadi “barang dagangan” dan “santapan empuk” para elit dan pejabat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu BPKP harusnya menjadi pelopor pengungkapan kasus korupsi secara terbuka.
Mestinya, ketika gaung pemberantasan korupsi ditabuh maka BPKP menjadi “motor” untuk membongkar terjadinya kebocoran anggaran.

Hampir bisa dipastikan, tidak ada satupun lembaga yang bebas dan bersih dari praktek korup. Bila ditengok, sebagai peninggalan kekuasaan masa lalu, antara eksekutif, yudikatif dan legislatif tidaklah bebas dari lingkaran korupsi, pun halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) misalnya, juga tidak lepas dari dugaan terjadi praktek korup.

Tidak mengheran jika banyak kasus yang pada akhirnya di peti es-kan. Dan para pelaku bebas berkeliaran tanpa tersentuh proses hukum. Sementara tidak ada alasan bagi BPKP untuk tidak menunjukkan kinerjanya dan tidak hanya sekedar menjadi “macan ompong”, dikarena banyaknya perangkat peraturan telah mengamanatkan terciptanya sistem pemerintahan yang baik, terwujudnya pelayanan publik, dan pemberantasan KKN.

Dasar Pelaksanaan Pengawasan mengacu pada Undang-undang Nomor UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara Pengawasan Penyelenggara-an Pemerintah Daerah.

oleh karena itu, PBHR Sulteng menyatakan sikap, pertama BPKP Perwakilan Sulteng harus lebih memprioritaskan upaya penegekan hukum Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Kedua, hasil audit mestinya di secara transparan dan terpublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi.

Ketiga, BPKP harus lebih membangun koordinasi dan komunikasi kepada semua stakeholder dalam upaya mendorong lahirnya tata pemerintahan lokal yang baik.

Palu, 31 Mei 2006
PBHR Sulteng


Muh. Masykur
Dev. Local Governance

1 komentar:

ilham mengatakan...

Kepada Yth Bapak Muh. Masykur (PHBR)..
salam kenal..
Pak, boleh ga saya melakukan copy paste sebagaian dari postingan bapak masalah "BPKP Jangan Jadi Macan Ompong".. positngan ini cocok jadi kritikan kepada BPKP dan ingin saya menyadarkan sekaligus kritikan kepada BPKP di Kabupaten sinjai- Sulawesi Selatan, karna dugaan begitu maraknya korupsi pada proyek2 pemerintahan tetapi tidak satupun yang terungkap, dengar2 dari orang dalam rupanya kepala daerah tersebut.. menggunakan kekuatan Finansial untuk membunuh karakter BPKP.. di Kabupaten Sinjai. terima kasih

Jumat, Mei 16, 2008
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB