30 Mei 2006

:: BK DPRD Parigi Moutong, jangan Hanya Sekedar Pelengkap ::


Palu, 30/5/06--Pembentukan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong sebaiknya tidak hanya dipandang sekedar hanya untuk memenuhi alat kelengkapan DPRD semata. Dikarenakan eksistensi BK memiliki peran yang urgen untuk menyelidiki, memverifikasi dan menetapkan keputusan terhadap penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, disamping persoalan hukum lainnya.....

BK DPRD Parigi Moutong, jangan Hanya Sekedar Pelengkap

Palu, 30/5/06--Pembentukan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong sebaiknya tidak hanya dipandang sekedar hanya untuk memenuhi alat kelengkapan DPRD semata. Dikarenakan eksistensi BK memiliki peran yang urgen untuk menyelidiki, memverifikasi dan menetapkan keputusan terhadap penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, disamping persoalan hukum lainnya.

Sebaliknya sangat disayangkan jika dalam perjalanannya BK kehilangan power untuk membersihkan intitusi parlemen dari praktek-praktek korup, juga masih carut-marutnya praktik politik partai di DPRD. Sehingga tidak mengherankan jika fakta tersebut telah menurunkan kridibelitas parlemen dimata publik. Lihat saja, korupsi dana APBD, kontroversi studi banding dan dampak atas produk kebijakan yang dibuat.

Setidaknya, publik menunggu gebrakan yang akan dilakukan oleh BK. Seperti yang saat ini mengemuka, vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sulteng atas dugaan tindak pidana korupsi dana APBD terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Parimo.

Jika BK memprioritas pada hal tersebut, maka sebuah langkah progresif yang patut diapresiasi oleh semua pihak. Sebagai badan baru, seharusnya BK mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kewibawaan institusi dengan menerapkan hukum secara tidak pandang bulu. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memberi sanksi tegas dengan mengumumkannya kepada publik.

Namun, bercermin dari pengalaman di beberapa tempat tampaknya BK DPR sekarang tidak cukup kapabel mengingat BK DPR adalah institusi internal DPR dan diisi oleh anggota DPR dari berbagai partai sehingga bertugas tidak efektif dalam menjaga kehormatan lembaga DPR di hadapan publik. Mengingat tiadanya mekanisme kontrol langsung konstituen terhadap perilaku menyimpang anggota DPR, semua berlindung kepada elite partai.

Oleh karena itu, Perhimpunan bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng menyatakan sikap; pertama, akan lebih bijak dan etis jika BK DPRD Parimo mengedepankan etika politik yang professional dan menempatkan prinsip keadilan hokum dan demokrasi sebagai landasannya. Sehingga tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik sesaat.

Kedua, sebagaimana kritik publik bahwa ke depan BK DPR perlu dipikirkan sebagai institusi mandiri, anggotanya bukan anggota DPR, tetapi dipilih dari unsur nonpartisan. Sehingga memiliki otoritas membuat rekomendasi pemecatan ke institusi DPR.


Palu, 30 Mei 2006
PBHR Sulteng


Muh. Masykur
Dev. Local Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB