26 April 2006

:: Solusi Atas Kontroversi Rekruitmen CPNS Di Donggala ::


Palu, 26/4/06--Lahirnya semangat otonomi daerah diyakini menjadi “resep” untuk mengembalikan bentuk pencitraan pemerintahan. Namun sewindu perjalanan reformasi tak melahirkan apresiasi dan keyakinan publik terhadap kinerja pelayanan dan persoalan yang terjadi....

Solusi Atas Kontroversi Rekruitmen CPNS Di Donggala

Palu,26/4/06--Lahirnya semangat otonomi daerah diyakini menjadi “resep” untuk mengembalikan bentuk pencitraan pemerintahan. Namun sewindu perjalanan reformasi tak melahirkan apresiasi dan keyakinan publik terhadap kinerja pelayanan dan persoalan yang terjadi.

Reformasi belum sepenuhnya menyentuh pada seluruh level institusi negara. Salah satu adalah birokrasi pemerintahan. Malah terkesan pemerintah kelihatan masih kurang serius untuk mereformasi mesin birokrasi. Dalam perspektif tersebut desakan untuk mereformasi birokrasi semestinya diberikan prioritas yang lebih.

Tanpa dukungan perubahan paradigma di tubuh birokrasi, maka patut disayangkan birokrasi kembali berreinkarnasi dengan wajah baru tapi dengan mental lama. Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang "netral" dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan negara, ternyata dalam praktiknya banyak menghadapi rintangan.

Padahal di tengah rintangan itu, masyarakat sangat merindukan pelayanan publik yang baik. Oleh karena pegawai negeri -- sebagai aparat birokrasi -- selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi masyarakat. Birokrasi yang baik jika dapat mengubah citra “meminta dilayani, menjadi melayani.

Salah satunya melalui upaya tranparasi dalam rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga jadi soal tersendiri. Bercermin pada pengalaman tahun sebelumnya, dalam penilaian publik telah menjadi rahasia umum, bahwa rekruitmen CPNS belum sepenuhnya steril dari praktek-praktek KKN.

Fenomena munculnya kontroversi terhadap proses rekruitmen CPNS dikarenakan mekanisme perekrutan yang tidak dilakukan secara transparan. Sehingga terus menerus menuai banyak kritikan dan sikap spontanitas yang bila tidak mendapatkan ruang maka akan menimbulkan sikap kontraproduktif. Dalam upaya mencari solusi atas kontroversi tersebut PBHR Sulteng melalui melalui Diskusi Multipihak dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut.

Palu, 26 April 2006

PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Dev. Good Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB