24 April 2006

:: Proyeksi PAD Rp 150 M Tidak Realistis ::

Tanpa Didukung Konsep RPJP Kota

Palu, 24/4/06--Tidak tepat melihat indikator kemajuan daerah dari sisi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD hanyalah salah satu sumber pendapatan daerah. Secara kualitatif, tolak ukur tersebut seharusnya diletakkan pada perspektif yang lebih luas yakni sejauhmana Pemerintah Daerah (Pemda) menempatkan fungsi pelayanan publik (public service) sebagai pilar utama...

Proyeksi PAD Rp 150 M Tidak Realistis,
Tanpa Didukung Konsep RPJP Kota

Palu, 24/4/06--Tidak tepat melihat indikator kemajuan daerah dari sisi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD hanyalah salah satu sumber pendapatan daerah. Secara kualitatif, tolak ukur tersebut seharusnya diletakkan pada perspektif yang lebih luas yakni sejauhmana Pemerintah Daerah (Pemda) menempatkan fungsi pelayanan publik (public service) sebagai pilar utama.

Dengan demikian, problem-problem sosial dasar warga kota seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan dapat teratasi dengan baik.
Bercermin pada otonomi daerah, mensyaratkan pemerintah daerah menjadi pilar penting dalam rangka meningkatkan peran pelayanan kepada publik. Namun terkesan transformasi kekuasaan tersebut lebih dipahami pada sejauhmana peraturan dibentuk hanya sebagai alat legitimasi dan mengikat ruang publik tanpa dibarengi dengan besarnya unsure partispasi.

Rincian tersebut dalam bentuk besaran kuatitas paraturan daerah (Perda) yang diproduksi oleh pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan DPRD. Produk Perda yang dihasilkan lebih didominasi oleh besarnya kepentingan pemerintah untuk mengejar terpenuhinya target pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan fungsi keberpihakan pada pelayanan yang bersperspektif kesejahteraan dimana keadilaan sosial sebagai pondasinya, sampai saat ini masih terkesan disubordinasikan oleh kuatnya kepentingan pengelola Negara.

Seperti diketahui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palu diprediksi bahwa tahun 2025, PAD Kota Palu mencapai RP 150 miliar, dimana arah pembangunan Kota Palu menjadi Kota indsutri dan pusat perdagangan.

Sekilas jika menilik pembahasan RPJM Kota yang lagi digodok di DPRD Kota Palu; pertama, mestinya prediksi PAD tersebut diletakan selaras dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJK).

Kedua, tanpa RPJK sebagai landasan yang digunakan dalam memproyeksikan pembangunan maka sustenabilitas pembangunan tidak akan terjadi. Dikarenakan orientasi kebijakan lebih dipengaruhi atas keinginan pemangku kekuasaan. Sehingga bila, terjadi pergantian kekuasaan maka kembali mengalami perubahan.

Ketiga, patut disayangkan jika hal tersebut, dibarengi dengan produk Peraturan daerah (Perda) yang sepenuhnya beorientasi pada PAD semata. Sebaliknya perlindungan dan pelayanan pada kepentingan publik menjadi terabaikan.

Palu, 24 April 2006
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Dev. Good Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB