4 April 2006

:: Pemborosan Anggaran di Pemkab Donggala ::


Beli Mobnas RP. 17 Miliar

Palu--Upaya Pemerintah Kabupaten Donggala mengangarkan Rp 17 miliar pembelian 22 mobil dinas dan pembayaran hutang, bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 903 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...

Pemborosan Anggaran di Pemkab DOnggala
Beli Mobnas RP. 17 Miliar,

Palu--Upaya Pemerintah Kabupaten Donggala mengangarkan Rp 17 miliar pembelian 22 mobil dinas dan pembayaran hutang, bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 903 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa penyusunan APBD harus berprinsip pada pemenuhan tingkat kejahteraan. Sehingga untuk keperluan seperti pengadaan mobil dinas pejabat tidak dibenarkan. Dikarena telah menyalahi rasa keadilan dan semangat efisiensi penggunaan anggaran pembangunan.

Disamping itu, menunjukan adanya indikasi Pemkab Donggala tidak memiliki sense of crisis terhadap problem social yang terjadi wilayah kabupaten donggala. Seperti diketahui bahwa persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan menjadi persoalan mendasar rakyat. ketiga pilar tersebut yang seharusnya menjadi prioritas sebagai respons cepat. Tapi dalam realitasnya tidak mendapat proporsi yang utama dalam APBD. Di samping, persoalan insfrastruktur ekonomi rakyat yang juga serba terbatas.

Hal tersebut, tidak lepas dari kuatnya dominasi kepentingan dalam politik penganggaran. Selain itu, tidak ada niat baik untuk mendistribusikan anggaran secara merata dan adil untuk kesejahteraan rakyat.

Tidak mengherankan jika APBD 2006, sebagian besar habis diperuntukan untuk biaya rutinitas pejabat dan segala fasilitasnya. Sementara terdapat 21,64 persen rakyat masih terlilit garis kemiskinan. Dibidang pendidikan mengalami kekurangan 1.200 guru dan minimnya anggaran untuk mengatasi persoalan kesehatan seperti gizi buruk dan DBD.

Seperti diketahui, pengadaan mobil dinas secara tegas telah mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut juga diamini Wakil Ketua DPRD kab. Donggala melalui Wakil Ketua DPRD dan Pansus DPRD.

Menyikapi hal tersebut, PBHR Sulteng menyatakan sikap; pertama, menolak pengadaan mobil dinas karena hanya sebagai bentuk pemborosan anggaran. Kedua, bahwa pengadaan mobil dinas telah bertentangan dengan SE Mendagri no. 903 dan menyalahi rasa keadilan rakyat miskin. Ketiga, menuntut konsistensi dan ketegasan sikap DPRD Kabupaten Donggala dan sesegera mungkin merekonstruksi APBD 2006 karena cacat administrasi.

Palu, 6 April 2006
PBHR Sulteng

Muh. Masykur
Dev. Good Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB