17 Januari 2006

Politik Penjinakan Di Balik Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin


Palu, 17/02/06. Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang diprogramkan oleh pemerintah sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan. Disamping penyaluran yang tidak tepat sasaran, penyimpangan penyaluran sampai pada akurasi data kemiskinan yang digunakan juga masih kontroversi.
Politik Penjinakan Di Balik Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin

Palu 17/02/06. Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang diprogramkan oleh pemerintah sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan. Disamping penyaluran yang tidak tepat sasaran, penyimpangan penyaluran sampai pada akurasi data kemiskinan yang digunakan juga masih kontroversi. Misalnya antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) masih tarik menarik dalam penentuan indikator tingkat kemiskinan.

Kami menilai bahwa program penyaluran Raskin untuk mengurangi beban hidup bagi rakyat miskin lebih pada sikap pragmatis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meredam munculnya gejolak social. Akibat kebijakan pencabutan subsidi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti program serupa pada tahun sebelumnya melalui Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang terbukti gagal dalam mengatasi persoalan kesejahteraan rakyat.

Disamping itu, sampai saat ini program Raskin belum menunjukan perkembangan signifikan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Batuan beras minimal 10 Kg dan ditambah BLT Rp. 100.000 per bulan hanya digunakan untuk dapat bertahan hidup. Sehingga masih jauh dari harapan untuk dapat hidup sejahtera.

Program ini hanyalah sebatas memberi kesan sesaat bahwa pemerintah peduli pada tingginya angka kemiskinan. Dalam persfektif jangka panjang program ini tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya menjadi sebuah ilusi kesadaran yang kontraproduktif. Oleh karena memberi gambaran adanya nuasa politik penjinakan

Menyikapi hal tersebut, kami merekomendasikan, pertama, Pemda sebeliknya melakukan pendataan kembali melalui RT/RW tentang akurasi jumlah Keluarga Miskin. Agar penyaluran Raskin tidak menimbulkan gesekan sosial. Kedua, Program Pembangunan lebih diarahkan pada kebijakan yang berorientasi pada meningkatkan produktifitas rakyat yang bersandar pada basis ekonomi masyarakat.

Ketiga, sebaiknya program bantuan sesaat lebih diarahkan pada peningkatan sumber daya dan keterampilan masyarakat. keempat, menindak tegas aparat pemerintah yang menyalagunakan wewenang yang mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat miskin

Palu, 17 Februari 2006
PBHR Sulteng


Muh. Masykur
Dev. Good Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB