1 Januari 2006

Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah Omong Kosong



Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) adalah cerminan dari pengelolaan keuangan daerah. Pada APBD kita dapat melihat arah pembangunan pemerintah setiap tahunnya. APBD juga dapat menggambarkan kita tentang posisi kemajuan pembangunan daerah--sektor pendapatan keuangan daerah dan pembangunan---yang telah dilakukan serat investasi yang masuk ke daerah....



* Mengkritisi APBD Sulteng 2006

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) adalah cerminan dari pengelolaan keuangan daerah. Pada APBD kita dapat melihat arah pembangunan pemerintah setiap tahunnya. APBD juga dapat menggambarkan kita tentang posisi kemajuan pembangunan daerah--sektor pendapatan keuangan daerah dan pembangunan---yang telah dilakukan serat investasi yang masuk ke daerah.

Belakangan ini kita mendengar statement para pejabat pemerintah di daerah tentang upaya penanggulangan kemiskinan. Tapi apa realitasnya? Statement mereka [baca:pemerintah] dalam memberantas kemiskinan hanyalah retorika semata tanpa keseriusan. Fenomena tersebut dapat diukur dari kebijakan anggaran yang ditawarkan oleh pemerintah.

Jika ditilik apa yang menjadi prioritas Pemerintah Sulteng tahun 2006, yang dapat dilihat dari Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) 2006 yang diajukan ke DPRD Sulteng maka terlihat secara jelas bahwa bagi Pemerintah Daerah Sulteng lebih prioritas membelanjakan uang daerah untuk jalan-jalan pejabat daerah ini ketimbang mengurusi kurang lebih 500 ribu orang miskin di Sulteng. Lagi-lagi anggaran rutinitas pejabat menundukkan kebutuhan pembangunan sektor publik.

Kita terhentak kaget melihat fakta ini yang tercermin dari RAPBD tahun 2006 pada salah satu mata anggaran pada pembiayaan biaya dinas pejabat sebesar Rp 60 miliar. Bisa dibayangkan, kurang lebih 10 persen dari total RAPBD Sulawesi Tengah sebesar kurang lebih Rp. 600 miliar habis hanya untuk membiayai ongkos jalan-jalan Pejabat (Radar Sulteng, 4/01/05).

Bila lebih disederhanakan, peruntukan untuk ongkos perjalanan dinas pejabat dari total Rp 60 miliar maka selama setahun paling tidak ada sekitar 7.500 kali perjalanan (tujuan perjalanan ke Jakarta dan Daerah lain) jika dihitung setiap perjalanan dinas menghabiskan Rp 8 juta.

Sementara DPRD Sulteng hanya merencanakan tidak lebih dari 24 milyar untuk menanggulangi kemiskinan di Sulteng. Artinya, perhatian pengambil kebijakan budgeting hanya mengganggarkan kurang dari separuh biaya perjalanan dinas para pejabat untuk tidak kurang dari 500 ribu jiwa orang miskin atau setara dengan Rp 48 ribu per jiwa orang miskin per tahun.
Sehingga mustahil tingkat kemiskinan bisa ditekan apalagi dituntaskan bila paradigma yang termuat dalam RAPBD masih menjelaskan apa yang saat ini bisa kita saksikan. Malah sebaliknya, tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.

Setidaknya publik menunggu ketegasan dan political action anggota DPRD Propinsi Sulteng untuk bersikap lebih realistis melihat usulan RAPBD yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Karena sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tidak tertutup peluang untuk bisa melakukan perubahan secara lebih mendasar lagi, agar prinsip efisiensi penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta efektifitas pelayanan kepada publik menjadi kata kunci.

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB