17 Januari 2006

Disnakertrans Tidak Konsisten Mengawasi UU Perburuhan

Palu--Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] Propinsi Sulteng sampai saat ini tidak konsinten dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak patuh menegakan peraturan perburuhan dan terkesan membiarkan beberapa perusahaan yang melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak normatif buruh
Disnakertrans Tidak Konsisten Mengawasi UU Perburuhan

Palu--Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] Propinsi Sulteng sampai saat ini tidak konsinten dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak patuh menegakan peraturan perburuhan dan terkesan membiarkan beberapa perusahaan yang melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak normatif buruh. Padahal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng bertangunggung jawab dalam melakukan pengawalan terhadap penegakan peraturan perburuhan agar supaya iklim hubungan industrial dapat tumbuh secara kondusif dalam dunia investasi.

Kami menilai upah, jamsostek, cuti, dan hak-hak lainnya mestinya menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk diberikan kepada buruh. Sebagai komponen hak normatif yang harus diberikan oleh pengusaha, maka dalam pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab bagi dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengawasan pada sejauh mana aturan perburuhan dilaksanakan oleh para pengusaha. Sebaliknya, jika tidak, maka dinas tenaga kerja seakan menutup mata atas sikap pengusaha yang melalaikan kewajibannya.

Dari beberapa kasus perburuhan, kami nilai, pihak dinas tenaga kerja tidak memiliki ketegasan untuk menindak setiap pengusaha nakal yang telah melalaikan kewajibannya. Hasil investigasi dan pendampingan terhadap buruh dibeberapa perusahaan di temukan kasus :

1. Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan SAPTA UGGUL yang beralamat di Kelurahan Buluri Kecamatan Palu Barat. Pada tahun berapa 2004. Perusahaan yang bergerak disektor industri rotan ini melakukan PHK terhadap 6 orang karyawannya. Penetapan pembayaran pesangon terhadap 6 orang buruh ini telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat sejak tanggal 25 maret 2005, namun sampai saat ini tidak diindahkan dan dijalankan oleh pimpinan PT. Sapta Unggul.

2. Pertama, Kasus Upah dibawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP) Sulawesi Tengah terjadi Perusahaan Palu Jaya Utama yang beralamat di Kelurahan Mamboro Kec. Palu Utara. Perusahaan yang bergerak disektor pengalengan ikan ini tidak membayarkan upah yang sesuai dengan standar UMP. Sikap dan tindakan perusahaan ini bertentangan PP No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, SK Gubernur no 12 tahun 2005 tentang Upah Minimum Propinsi, Surat Edaran Walikota Palu no 550/0262/Randukcasnaker/2006. kedua, tidak mengikutkan sertakan karyawannya dalam program penyelenggaraan jamsostek (keamanan dan keselamatan kerja).

3. Hal serupa juga terjadi diperusahaan yang bergerak disektor daur ulang plastik yang beralamat di Kelurahan Mamboro Kec Palu Utara hanya membayarkan upah 12.000–15.000/hari. Setelah melakukan penuntutan dan perundingan di randukcasnaker kota palu yang dimediasi oleh Kasubdin pengawasan, akhirnya pihak perusahaan dengan berat hati menaikkan upah sebesar 20.000/hari itupun hanya terhadap 4 orang karyawan yang melakukan penuntutan kenaikkan upah. Sementara buruh yang lain hanya mendapatkan upah 12.000–15.000/hari. Ironisnya, setelah pihak perusahaan menaikkan upah, beberapa karyawan dikeluarkan dengan alasan pihak perusahaan tidak mampu membayarkan upah sesuai dengan tuntutan karyawan. Perusahaan ini juga belum mempunyai nama dan surat izin usaha.

Menyikapi persoalan tersebut, Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah menuntut : pertama, Mendesak pihak perusahaan secepatnya menunaikan kewajibannya memenuhi hak-hak buruh. Kedua, Mendesak pihak dinas tenaga kerja agar lebih konsisten lagi melakukan pengawasan terhadap perusahaan–perusahaan nakal yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, Mendesak Pemerintah Kota Palu untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan Dinas Radukcasnaker dan melakukan tindakan terhadap kelalaian pengawasan yang terjadi.


Palu, 17 Februari 2006


A d a m
Divisi Perburuhan

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB