28 Januari 2006

Anggaran Berbasis Kebutuhan Pilar Utama

Palu (28/01/06), Dalam RAPBD Kota Palu 2006 ditargetkan adanya peningkatan PAD sebesar 6,29% dari APBD tahun 2005 atau meningkat sekitar Rp. 22 miliar rupiah. Target peningkatan PAD ini oleh pihak eksekutif Kota Palu dianggap sebagai indikator kemajuan daerah.

Anggaran Berbasis Kebutuhan Pilar Utama
RAPBD Kota Palu 2006

Palu (28/01/06), Dalam RAPBD Kota Palu 2006 ditargetkan adanya peningkatan PAD sebesar 6,29% dari APBD tahun 2005 atau meningkat sekitar Rp. 22 miliar rupiah. Target peningkatan PAD ini oleh pihak eksekutif Kota Palu dianggap sebagai indikator kemajuan daerah.

PBHR Sulteng berpendapat, tidak tepat melihat indikator kemajuan daerah dari sisi peningkatan target PAD. Logika tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman karena, PAD hanyalah salah satu sumber pendapatan daerah.
Secara kualitatif, tolak ukur tersebut seharusnya diletakkan pada perspektif yang lebih luas yakni sejauhmana Pemerintah Daerah (Pemda) menempatkan fungsi pelayanan publik (public service) sebagai pilar utama dan paradigma anggaran yang digambarkan dalam RAPBD Kota Palu 2006. Dengan demikian, problem-problem sosial dasar warga kota seperti kemiskinan, pendidikan dan kesehatan dapat teratasi dengan baik.

Sekilas jika menilik RAPBD Kota Palu 2006, paradigma anggaran yang hendak dibangun telah mengalami kemajuan. Semangat efisiensi pada beberapa item anggaran mulai nampak, tetapi belum siginifikan karena pada item anggaran yang lain masih terkesan tidak rasional. Salah satunya bisa dilacak dari masih tingginya proporsi anggaran kebutuhan para pejabat. Sebagai contoh, anggaran rutin Walikota/Wawali anggarannya mencapai hampir Rp 3 miliar serta pembangunan jembatan Palu IV dan jalan lingkar juga akan menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan agar dalam RAPBD Kota Palu 2006 mencerminkan hal-hal berikut: Pertama, DPRD Kota Palu kiranya lebih mendorong orientasi RAPBD Kota Palu 2006 pada peningkatan sarana publik dan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini, terutama pada penuntasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan gratis. Kedua; Pemda harus lebih meningkatkan SDM aparat pemerintah guna mengoptimalkan profesionalitas pelayanan publik. Ketiga; Kepada Walikota/Wawali Kota Palu agar lebih menonjolkan penggunaan anggaran operasional yang lebih efisien dan efektif.

Palu, 28 Januari 2006

PBHR Sulawesi Tengah



Muh. Masykur
Div. Good Governance

0 komentar:

 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB