10 Oktober 2007

WEBSITE PBHR SULTENG


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Serba-serbi lembaga kami akhirnya bisa diakses di wabsite yang baru kami rampungkan. Beberapa informasi di blog ini, dapat juga dibaca di website kami. Jika anda berkenan, silahkan click di SINI atau click gambar di atas.. Terimakasih

Read More

25 Agustus 2007

Pemkot Abaikan Keselamatan Buruh

Palu--Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak konsisten dan cenderung mengabaikan perlindungan dan keselamatan terhadap buruh. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Perburuhan Perhimpinan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, Fadlan, dalam releasenya kepada Suara Sulteng, Kamis (23/8).

Dikatakannya, hingga saat ini, sesuai dengan catatan di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil (Nakerdukcapil) Kota Palu masih terdapat 9.000 buruh tidak memperoleh hak jaminan keselamatan kerja atau sekitar 32 persen dari 13.115 buruh yang aktif bekerja. Dari 882 perusahaan yang beroperasi hanya 280 saja yang telah menyediakan asuransi keselamatan.

Read More

25 Juli 2007

Hak Ekosob, Neoliberalisme dan Hak Rakyat atas Kesehatan

Assessment terhadap Kasus Diare di Dusun Taipa Obal dari Perspektif HAM

Radar Sulteng 23-24 Juli 2007
|Muh. Rasyidi Bakry

Berita meninggalnya 16 orang warga akibat terserang diare di Dusun Taipa Obal, Desa Lombok, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong, menjadi liputan hangat di media lokal dan nasional dalam dua minggu terakhir ini. Berdasarkan liputan ANTARA News (Diarrhea kills 16 villagers in Central Sulawesi, 07/07/07), lima di antara 16 korban adalah anak-anak berusai 2-10 tahun. Sebelas korban yang lain berumur antara 16-62 tahun.


Serangan epidemi tersebut, seperti dilansir media, berawal dari tanggal 17 Juli 2007. Namun, baru mendapat penangan pada minggu pertama Juli. Interval waktu yang cukup panjang dalam proses jatuhnya 16 korban jiwa, mengesankan ketiadaan upaya serius pemerintah dalam memerangi wabah diare yang tengah mengganas. Seolah dibutuhkan korban yang lebih banyak untuk menarik kepedulian berbagai pihak. Sangat disesalkan bahwa jumlah korban yang cukup fantastis itu ternyata belum juga menggetarkan rasa prihatin pejabat dinas kesehatan provinsi, untuk bertindak serius menyikapi petaka ini. Hal tersebut sempat membuat gusar ketua Komisi IV (Kesra) DPRD Provinsi seperti dilansir
di salah satu harian lokal (11/07/07).

Bencana epidemi ini adalah persoalan krusial yang semestinya menjadi perhatian semua pihak, utamanya pemerintah. Sebab, kejadian seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali di Kab. Parimo. Pada bulan Januari lalu juga terungkap bahwa masyarakat Dusun IV dan V desa Bulano kecamatan Bulano Lambunu, telah puluhan tahun menderita berbagai penyakit menular hingga menelan banyak korban jiwa. Bahkan yang lebih fatal, karena tidak mendapat penanganan serius dari pemerintah, jumlah korban mengalami peningkatan dan penyakit yang muncul semakin beragam dalam setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan laporan Santigi Institute kepada kantor perwakilan KOMNAS HAM Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 10 Januari 2007. Penyakit menular dimaksud terdiri dari kaki gajah, kusta, TBC, dll. Selain itu, juga terdapat kasus busung lapar yang diderita empat orang anak. Satu orang diantaranya dilaporkan meninggal.

Petaka beruntun ini, menjadi cermin betapa pemerintah telah lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Padahal hak atas kesehatan adalah hak konstitusional. Dalam amandemen UUD 45 pasal 28H ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Selain itu, peristiwa ini juga mengingkari komitmen pemerintah sebagai salah satu negara pihak (State Parties) yang menyatakan komitmennya kepada dunia internasional untuk mengikat diri dalam kovenan
international yang mengatur masalah hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kovenan ini telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005 pada tanggal 28 Oktober 2005. Dalam Pasal 12 kovenan tersebut diatur secara tegas bahwa "Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental."
Namun, deretan aturan perundangan diatas, ternyata masih sebatas aturan tekstual yang entah kapan dapat terealisir secara faktual. Sebab, kesenjangan antara teks dan konteks masih terlalu jauh. Pelanggaran hak-hak Ekosob terus saja terjadi, baik melalui kebijakan (by commission) atapun pembiaran (by omission). Kasus yang baru saja terjadi di Parimo adalah salah satu contoh kongkrit dari pelanggaran itu. Padahal Kab. Parimo hanya berjarak lebih kurang 100 km dari Kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi tengah. Namun, dalam beberapa pemberitaan media, hal yang dikeluhkan pemerintah sehingga lamban dalam merespon krisis di Dusun Taipa Obal adalah jarak lokasi yang katanya sulit dijangkau. Sementara, banyak pemukiman lain di Sulawesi Tengah yang masih lebih jauh dan lebih berat medannya dari itu. Sehingga, jika Dusun Taipa Obal dikeluhkan sangat jauh, bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat lain yang bermukim di lokasi dan medan yang lebih jauh dan lebih berat?
Dilema Penegakan Hak Ekosob vis-à-vis Neoliberal Program Seperti diketahui dua kovenan utama Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights adalah Hak Ekosob dan Hak Sipil dan Politik (Sipol) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kedua kovenan ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam waktu bersamaan pada tanggal 28,
Oktober 2005. Jika hak Ekosob, seperti disinggung diatas, diratifikasi melalui UU No. 11/2005, maka hak Sipol diratifikasi dengan UU No.12/2005. Namun, setelah hampir dua tahun, ke dua kovenan dimaksud terkesan masih tertambat diatas kertas. Atau meminjam istilah Amartya Sen dalam Elements of a Theory of Human Rights, kovenan tersebut masih sebatas "bawling upon paper" atau teriakan di atas kertas, terlebih hak Ekosob yang dalam sejarahnya, memang seringkali dinomor duakan dalam proses pemenuhannnya. Sulitnya merealisasikan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak Ekosob, umunya disebabkan beberapa alasan. Pertama, masalah ini terkait erat dengan kondisi sosial politik di republik ini yang baru saja lepas dari cengkraman kekuasaan otoriter rejim ORBA. Secara historis, hak Ekosob memang selalu 'terkucil' dari perjuangan aktivis HAM (human rights defenders) dan masyarakat dalam sebuah negara otoriter. Ini menjadi fenomena umum yang juga terjadi di negara-negara lain, yang berada dibawah sistem otoriter. Sebab, perjuangan HAM, seringkali lebih terfokus pada hak-hak Sipol seperti hak atas hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berfikir dll.

Karena, hak Sipol adalah problem keseharian yang paling mencolok dalam negara yang tidak demokratis. Namun, itu tidak berarti bahwa hak Ekosob telah terpenuhi dalam negara otoriter. Kita mungkin masih ingat bagaimana ORBA dulu mempopulerkan jargon yang lebih kurang berbunyi "politic no, economy yes". Seolah hak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat telah dipenuhi dengan baik oleh Negara. Padahal, jargon itu hanyalah kamuflase yang digunakan sebagai topeng untuk melegitimasi tindakan brutal negara terhadap hak-hak Sipol rakyat.

Yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak Ekosob tidak terungkap karena tidak adanya ruang untuk mempublikasikan penistaan Negara terhap hak-hak itu. Sebab, kebebasan pers adalah kemewahan yang tak terbeli dalam negara yang dikontrol oleh pemerintahan despotik. Karenanya, pengungkapan tragedi kelaparan, kematian akibat epidemic, dll menjadi aib yang selalu ditutupi oleh penguasa diktator. Jadi, dalam kalimat sederhana mungkin bisa dikatakan 'jangankan menuntut hak atas pelayanan kesehatan, hak berbicara saja masih belum terpenuhi'.

Hal tersebut menjadi penting untuk diungkap kembali, karena akhir-akhir ini kita seringkali mendengar 'gugatan' bahwa kesejahteraan ekonomi lebih terpenuhi ketika orde baru disbanding sekarang. Reformasi dianggap hanya mempersulit peningkatan kesejahteraan rayat. Padahal tudingan itu melupakan berbagai problem krusial terkait kesejahteraan dimasa orde baru, yang tidak terungkap karena tidak adanya kebebasan media di masa itu. Bukan karena hidup rakyat yang lebih sejahtera. Selain itu juga harus dipahami bahwa kondisi hidup rakyat yang semakin terpuruk saat ini adalah bagian dari problem masa lalu.
Hal inilah yang mengakibatkan perjuangan atas hak-hak ekosob seringkali baru menjadi agenda prioritas setelah penguasa otoriter tumbang, seperti situasi tengah kita alami sekarang.

Kedua, dalam penegakan ke dua kovenan tersebut, terdapat dua strategi yang berbeda, yang dalam skema perekonomian global saat ini, justru semakin menjauhkan komitmen negara dalam pemenuhan Hak Ekosob. Sebab, kovenan yang mengatur masalah hak-hak Sipol, bertendensi membatas intevensi Negara dalam pemenuhannnya, sehingga lasim dikenal dengan istilah hak-hak negative (negative rights). Sementara upaya Pemenuhan hak-hak ekosob justru sebaliknya. Negara malah akan melakukan pelanggaran jika tidak aktif berperan dalam pemenuhan hak-hak ini.

Sehingga, hak Ekosob juga lasim dikenal sebagai hak-hak positif (positive rights). Namun, yang jadi perkara -terkait pemenuhan hak Ekosob – adalah kebijakan ekonomi sejak krisis mendera di tahun 1997 secara gambling diabdikan pada kepentingan pasar. Konsekwensinya, peran negara dalam aktivitas pemenuhan kesejahteraan rakyat dikurangi. Program pelayanan umum makin ditinggalkan oleh pemerintah, karena pendukung neoliberal meyakini bahwa pasar punya mekanisme sendiri untuk mengatur itu.

Peran negara dipangkas sedimikian rupa, menjadi hanya sebatas fasilitator bagi berkembangnya pasar. Hal ini tercermin dari alokasi APBN untuk bidang sosial yang terus dikebiri. Beban hutang yang luar biasa telah memaksa pemerintah untuk memperketat dan melakukan efisiensi dalam APBN. Sehingga, berbagai subsidi dikurangi, bahkan dicabut. Faktanya bisa diamati dari gencarnya IMF mendesak agar sektor-sektor pelayanan dasar segera diliberalisasi dan penghapusan berbagai subsidi di bidang yang terkati dengan hajat hidup orang banyak seperti ; BBM, listrik, telekomunikasi, produk pertanian,dll.

Semua arah kebijakan tersebut hadir sebagai 'kutukan' dan malapetaka bagi rakyat, yang sudah termarjinalkan selama puluhan tahun. Sebab, policy itu memicu melonjaknya harga-harga barang, ditengah pendapatan rakyat yang semakin menurun. Hal tersebut, tentu saja semakin melemahkan daya beli masyarakat, yang diperburuk oleh ambisi pemerintah untuk terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak.

Hasilnya adalah kesejahteraan rakyat semakin tergerus. Sebab, rakyat ditinggal sendirian menghadapi serangan program neoliberal yang hadir untuk merampas semua pelayanan dasar negara terhadap mereka. Kebijakan yang mengandung unsur subsidi negara, oleh IMF dianggap tidak produktif karena bertentangan dengan logika pasar. Karenanya, kebijakan dimaksud, hanya akan semakin mempersempit akses masyarakat terhadap pemenuhan hak Ekosob, termasuk hak atas kesehatan karena biaya berobat yang semakin tak terjangkau. Contoh yang lebih telanjang adalah pengingkaran negara terhadap hak rakyat atas pendidikan, yang juga menjadi hak dasar yang diatur dalam kovenan Ekosob. Setiap tahun kita bisa meilihat betapa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap amanat konstitusi, karena tidak pernah merealisasikan anggaran pendidikan yang telah diatur sebesar 20%.

Kebijakan pemulihaan ekonomi yang takluk buta dibawah komando program neo liberal seperti dipraktekan saat ini, akan semakin memperburuk realisasai komitmen pemerintah pada pemenuhan hak-hak Ekosob. Sebab, kebijakan tersebut pastinya tidak diarahkan untuk membangun ribuan ruang kelas yang ambruk yang secara nyata menafikan hak rakyat atas pendidikan. Selain itu kebijakan neoliberal tentu tidak akan peduli terhadap upaya peningkatan upah buruh, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dan terisolir serta hak dasar lain yang terangkum dalam kovenan Ekosob. Karena, pembiayaan untuk sektor semacam ini, sekali lagi, hanya akan dianggap pemborosan.
Sehingga, secara kritis dapat dikatakan bahwa strategi pemulihan ekonomi yang tempuh saat ini lebih terlihat sebagai upaya untuk meladeni kepentingan neoliberal dan untuk melunasi hutang yang konon sulit terbayarkan bahkan untuk beberapa generasi kedepan.

Dalam situasi ketika negara seperti lepas tangan dari tanggung jawab sosialnya, nasib warga akan sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi mereka sendiri. Orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan sumber
daya ekonomi yang cukup akan termajinalisasi. Benar bahwa pemerintah mencoba melakukan upaya pemenuhan hak Ekosob melalui program-program seperti pembagian beras miskin (raskin), pemberian kartu berobat murah, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BTL), bantuan operasional sekolah, dll. Namun, rangkaian program 'charity' tersebut, lebih terlihat sebagai pelipur lara atas dinaikkannya harga BBM. Karenanya, perlindungan serupa itu hanya bersifat artificial, bukan jawaban terhadap penderitaan panjang yang mendera rakyat selama bertahun-tahun. Sebab, kebijakan yang diambil bukan merupakan program jangka panjang yang didukung langkah-langkah komprehensif untuk pencapain target-target yang terukur dalam rentang waktu tertentu.

Kondisi ini menjadi penjelas bahwa hak-hak Ekosob belum menjadi prioritas pemerintah dan secara gamlang menafikan konstitusi (UUD 1945) yang dalam pembukaannya telah secara tegas mengatur bahwa "tujuan bernegara adalah menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". (Analisi Mingguan LP2D, 2007) Disisi lain, economic recovery memang telah menunjukkan sinyal perbaikan, yang ditandai oleh nilai kurs Rupiah yang cenderung stabil. Namun, hal tersebut belum secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Apalagi, seperti dilansir berbagai media, perbaikan kurs rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh banyaknya besaran investasi portofolio yang ditanamkan di pasar modal atau bursa saham. Bukan investasi asing langsung (foreign direct investment) yang datang untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Seperti diketahui, investasi portfolio adalah jenis investasi yang dapat bergerak dalam hitungan detik, perpindahannya dari satu negara ke negara lain terjadi dalam satu kedipan mata. Sehingga para pelaku investasi model ini lebih tepat disebut spekulan ketimbang investor, yang jika melarikan modalnya ke luar negri bisa mengancam krisis ekonomi seperti yang terjadi di awal 1997.

Hal inilah yang menyebabkan kenapa perbaikan ekonomi saat ini tidak berbanding lurus dengan jumlah angka kemiskinan yang malah cenderung naik, serta angka pengangguran, angka anak putus sekolah dan berbagai wabah penyakit seperti, demam berdarah, flu burung, diare, dll, yang tidak pernah tertangani secara tuntas dan menjadi ancaman pembunuhan yang terus menghantui warga dalam setiap musim tertentu. Situasi ini tentu menjadi sebuah ironi ditengah gencarnya pemerintah mengkampanyekan perbaikan kondisi hak asasi manusia sebagai agenda utamanya.

Hak Atas Kesehatan dan Tanggung Jawab Negara
Sebagai produk perang dingin, perjuangan atas hak Sipol menjadi prioritas utama yang diperjuangkan oleh para perjuang HAM, sebagai antitesa terhadap banyaknya korban akibat brutalitas Negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Namun, fakta mencengangkan mengungkap bahwa ternyata korban yang meninggal akibat kelaparan, penyakit menular dan berbagai soal yang terkait dengan masalah kemiskinan jauh lebih banyak dari korban karena kekerasan Negara. Thomas Pogge (2004) dalam artikelnya "World Poverty and Human Rights", yang mengutip data World Health Organisation (WHO), mencatatat bahwa diperkirakan ada 18 juta korban yang meninggal setiap tahunnya karena kasus yang terkait dengan masalah kemiskinan atau 1/3 dari jumlah total korban jiwa yang ditaksir sebesar 270 juta sejak berakhirnya perang dingin. Karenanya, berpijak pada fakta itu maka perjuangan pemenuhan hak Ekosob, harus ditempatkan dalam posisi setara dengan perjuangan hak Sipol. Kaitannya dengan hak rakyat atas kesehatan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam pembukaan konstitusinya lebih spesifik mendefenisikan kesehatan sebagai "Suatu kondisi yang baik dan sempurna fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka" (A.Patra. M.Zen, 2005 : 34). Dengan demikian, hak atas kesehatan, semestinya harus lebih diposisikan dalam kerangka kerja preventive. Hal ini bermakna bahwa pemerintah harus bertindak lebih cepat dalam mencegah timbulnya suatu penyakit, misalnya dengan mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sarana air bersih dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, dll. Tindakan reaktif pemerintah, layaknya pemadam kebakaran, yang diambil setelah jatuhnya korban jiwa, karenanya sangat jauh dari semangat untuk memenuhi hak
rakyat atas kesehatan.
Kovenan hak Ekosob memang mengakomodasi pemenuhan secara bertahap atau progresif oleh Negara atas hak-hak itu termasuk hak atas kesehatan. Sebab, disadari pencapaian paling maksimal membutuhkan waktu yang lama. Namun ada kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (immediate realization), khususunya terhadap soal yang terkait dengan "pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemic, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit". (ELSAM, Laporan Penegakan HAM, 2005) .

Karena itu, ruang yang diberikan oleh kovenan tersebut untuk Pemenuhan secara progresif, tidak bisa dipakai sebagai dalih untuk menunda pemenuhan hak atas kesehatan. Yang harus dipastikan adalah apakah Negara tidak atau belum mampu ataukah Negara memang tidak mau dan tidak peduli terhadap itu. Sehingga, hal yang mesti diamati adalah sejauh mana kebijakan pemerintah memberi prioritas terhadap Pemenuhan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari misalnya ; berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk itu. Karena hal tersebut akan berimplikasi pada fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang bisa disediakan untuk masyarakat. Dari sini kemudian dapat diketahui apakah Negara tidak mampu atau tidak mau memenuhi hak itu. Tapi seringkali kita dipertontonkan sesuatu yang sangat kontras di republik ini, jika kita membandingkan layanan kesehatan yang dinikmati pejabat dan rakyat. Karena, pejabat bisa mendapat fasilitas yang sangat mewah untuk itu, namun disaat yang sama di rumah sakit umum ada orang yang ditolak berobat karena tidak punya biaya.

Padahal seperti dikutip diatas, pasal 12 kovenan Ekosob yang mengatur masalah hak atas kesehatan mencantumkan kata standar tertinggi yang mestinya dinimati setiap orang untuk pelayanan kesehatan fisik dan mental. Kata tertinggi dalam pasal tersebut berimplikasi pada elemen-elemen mendasar atau prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan seperti ; ketersedian, aksesibilitas dan akseptibilitas dan kualitas. Karena itu Negara memiliki obligasi untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak rakyat atas kesehatan. Petaka yang terjadi di Kab. Pariomo, Sejatinya hanyalah satu dari sekian banyak contoh pengingkaran negara terhadap hak rakyat atas kesehatan. Secara tidak sadar kita seolah telah menerima berbagai tragedy kematian akibat penyakit yang terjadi di negeri ini sebagai sebuah kewajaran. Padahal, negara punya tanggungjawab atas setiap nyawa yang hilang karena itu.

Hal inilah yang menyebakan kenapa persoalan tingkat kematian bayi misalnya, juga menjadi salah satu parameter untuk mentukan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara. Sebab, pembangunan mestinya berjalan linear dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu masyarakat juga harus terus aktif untuk mendesak pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena, sangat sulit berharap kebaikan pemerintah yang saat ini didominasi oleh para politisi 'kepala batu' untuk memenuhi hak-hak konstitusional tersebut.


| Penulis adalah Aktivis PBHR Sulteng dan. Alumni Fak. Hukum UNTAD dan School of Law University of East Anglia, England.

Read More

26 Juni 2007

Pembangkangan Birokrasi

Sorotan Terhadap Sikap SKPD Kota Palu

Radar Sulteng, 26 Juni 2007


| Muh. Masykur

Di tahun 2006, Inspektorat Kota Palu menemukan 457 kasus pelanggaran penggunaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemerintahan Kota Palu (Radar Sulteng, 21/6/07).
Sudah tentu, temuan kasus tersebut sangat menggembirakan tetapi sekaligus juga mencengangkan. Betapa tidak, hari gini ternyata patologi birokrasi di tubuh pemerintahan belum teramputasi dengan baik dan masih terlihat bobrok. Padahal salah satu yang menjadi titik krusial sejak awal reformasi bergulir adalah seberapa efektif resep yang harus digunakan untuk menyembuhkan tubuh birokrasi dari praktek-praktek KKN, sogok menyogok, jual beli jabatan, penyimpangan anggaran Negara, rendahnya kualitas pelayanan public, tidak efisien dan lain sebagainya.

Era desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan dapat memutus mata rantai birokrasi dari praktek korup, malah tidak terjamah. Sebaliknya, praktek KKN semakin marak dan nampak, walau di labeli dengan argumentasi berdasarkan prosedur tetapi tetap tidak menghilangkan arti sesungguhnya di balik itu. Sebab, apapun upaya yang dilakukan untuk menutupi praktek-praktek busuk tersebut tetap akan tercium. Informasi seputar hal tersebut saban hari menjadi konsumsi pembicaraan di setiap level kelompok masyarakat.
Dengan demikian situasi seperti ini semakin mempertegas anggapan kita bahwa wajah birokrasi sesungguhnya belumlah berubah dan masih seperti sediakala. Malah terkesan muncul semacam sikap resintensi di kalangan elit birokrasi terhadap pemerintah. Paling tidak dalam beberapa kasus, birokrasi menjadi bagian dari masalah. Pengalaman di beberapa daerah birokrasi terseret masuk ke ruang politik. Sehingga muncul sikap suka atau tidak suka dan loyal atau tidak pada atasan.

Fenomena seperti itu juga ternyata masih terjadi di birokrasi pemerintahan Kota Palu. Langkah untuk mengagas reformasi birokrasi melalui model pelayanan satu atap, mendapat reaksi dari beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tidak heran jika seorang Walikota Palu sekalipun, mengatakan bahwa masuk ke dunia birokrasi ibarat “memasuki sebuah hutan rimba”. Analogi tersebut coba menunjukkan kepada bahwa system birokrasi tidak harus dilihat dari kacamata hitam putih. Secara sistemik telah terbangun sekian lama pola kebiasaan buruk sehingga ketika memasuki ruang tersebut, sulit dibedakan antara baik dan buruk.

Walau reaksi tersebut dilakukan tidak dalam bentuk langsung, tetapi dengan mengindahkan regulasi dan instruksi pimpinan, maka sama halnya sebagai ‘pembangkangan’ birokrasi terhadap atasan. Terbukti sampai saat ini 32 SKPD enggan melakukan penyesuaian dan terkesan cuek terhadap langkah-langkah reformasi pelayanan publik. Sementara pelayanan public tidak akan terwujud jika mesin pemerintahan tidak sejalan seiring. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan sikap SKPD seperti itu. Salah satunya adalah orientasi pelayanan public lebih dilihat dari sisi profit, tidak pada jasa pelayanan sebagai prinsip utama. Sehingga konsisi tersebut akan membuat hilangnya atau paling tidak akan mengurangi pendapatan tidak resmi yang selama menjadi sumber keuntungan bagi mereka.

Padahal melalui gagasan tersebut, disamping sebagai satu terobosan memutusan mata rantai birokrasi juga menjadi solusi atas keresahan public. Merubah mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, memperpendek jalur birokrasi secara cepat dan murah. Oleh karenanya biar bagaimanapun transformasi sistem politik juga inhren di dalamnya, upaya mereformasi birokrasi sebagai prasyarat utama mewujudkan tata pemerintahan local yang baik (local good governance)

Reformasi Birokrasi, keharusan

Secara sederhana reformasi dapat dipahami sebagai perubahan menuju tatanan yang lebih baik. Jadi bukan sekedar perubahan. Walau dilakukan secara gradual tetapi dengan sendirinya, tidak semua perubahan dapat dikategorikan sebagai reformasi. Perubahan yang dimaksudkan adalah lebih pada perubahan yang memiliki landasan sistematik dan menyentuh pada kepentingan publik.

Bila ditilik akar historisnya, praktek buruk birokrasi seperti itu tidak perlu disangsikan karena secara institusional keberadaannya sampai saat masih merupakan warisan peninggalan rezim masa lalu. Bersama dua saudara kembar lainnya, Golkar dan ABRI. Mereka dilahirkan dari satu rahim dan dibesarkan dari system kekuasaan yang korup, yang lebih trend dikenal sebagai jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai piranti utama orba dimasa itu. Selama tiga decade menjadi mesin politik dan berhasil mengantarkan tampuk kekuasaan inangnya dapat langgeng selama berpuluh-puluh tahun. Cerita itu pun tidak terhenti sampai di sini.

Situasi berbalik, gelombang reformasi menyapu singgasana induk semangnya, orde baru di paksa mudur oleh desakan arus reformasi. Dalam penampakannya, ketiga mesin tersebut masing-masing terpental dan melakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Namun berbeda dengan yang lain, birokrasi masih berdiri kokoh sebagai satu instrumen yang masih melekat dalam pemerintahan.

Penyakit utama birokrasi adalah kecenderungan menyimpang dan bersikap korup. Sementara sebagian kalangan melihat kecenderungan tersebut tidak lepas dari masih kuatnya hegemoni dan pengaruh kekuasaan lama. Sehingga solusinya mesti dibubarkan. Namun pembubaran birokrasi mustahil dilakukan. Dalam pandangan lain melihat, walau keberadaan birokrasi sebagai masalah, tetapi, juga sekaligus sebagai solusi. Oleh karena dalam era masyarakat modernis, birokrasi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Yang mesti dilakukan adalah melakukan pembenahan.

Salah satu yang mewakili pandangan pertama tersebut adalah Gusdur. Dimasa itu reformasi birokrasi dilakukan dalam bentuk pembubaran beberapa departemen. Salah satunya adalah Departemen Social. Pembubaran tersebut terbilang progressive. Namun, toh juga pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, karena tidak ditopang dengan landasan perubahan secara sistematik dan menyeluruh. Rezim berganti, kebijakan juga berubah. Progresive tidaknya sebuah terobosan yang diambil dipengaruhi oleh tingkat konsistensi dan komitmen kepala pemerintahan.

Paling tidak, hingga saat ini secara prinsip belum ada langkah progressif yang dapat menjadi bukti nyata untuk bisa dikatakan bahwa telah ada reformasi dalam tubuh birokrasi. Bila ada, itupun hanya sebatas retorika politik semata dan juga belum menunjukkan kemajuan secara signifikan. Walau semangat itu dapat terasa, namun dalam perjalanannya karakter sesungguhnya birokrasi masih sulit untuk dilepaskan dari sejarah masa silam. Tidak heran jika memasuki usia sewindu sejak reformasi bergulir, perbaikan birokrasi pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Tingkat penyalagunaan wewenang dalam bentuk bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya fungsi lembaga pengawasan, masih menjadi persoalan. Bukannya dapat di eleminir malah semakin menjadi-jadi dan terjadi dimana-mana.

Reformasi birokrasi tidak hanya cukup dengan retorika politik dari pemimpin yang berkuasa. Tetapi juga tidak cukup efektif jika hanya ditopang dengan regulasi. Sebab, mereformasi birokrasi juga bukan perkara mudah. Sehingga mesti ditopang dengan langkah-langkah yang tegas. Bila mekanisme punishment and reward penting dilakukan untuk mengukur seberapa konsisten pemerintahan bekerja, kenapa tidak coba dilakukan.

| Muh. Masykur, Koordinator Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng

Read More

21 Juni 2007

Nelayan Tradisional Vs Pemilik Bagang

Bentuk Sikap Ambigu Pemkot
Radar Sulteng, 21 Juni 2007

| Muh. Masykur

Polemik antara Ketua DPRD Kota Palu dengan Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP) prihal pro kontra seputar pengoperasian bagang di Teluk Palu, terus menggelinding. Sejak Ketua DPRD melayangkan surat ke Walikota Palu menyikapi pro-kontra antara nelayan tradisional dan pemilik bagang, dimana keputusan akhir dari tim dengan sendirinya akan menjadi keputusan DPRD kota Palu (Radar Sulteng, 15/6/07).


Seperti diketahui bahwa kasus itu mencuat disaat beberapa bagang kembali beroperasi di kawasan Teluk Palu setelah Peraturan Daerah (Perda) No.9/2005 tentang Pelarangan alat Tangkap Ikan di Teluk Palu, disahkan.

Keputusan mengenai pengoperasian kembali bagang dengan kapasitas terbatas menuai penolakan. Bila ditilik soalnya tidak pada hasil keputusan yang dikeluarkan tim tetapi pada sejauhmana regulasi diletakkan sebagai pijakan yuridis ditegakkan. Sebab, antara eksistensi Perda dan rekomendasi pembentukan tim saling kontradiktif dan secara de fakto telah menegasikan Perda.

Fenomena ini terlihat sejak kasus tersebut mencuat ke permukaan. Sikap Pemkot dan legislatif cenderung akomodatif terhadap pemilik bagang. Sikap akomodatif memang penting namun bila tanpa dilandasi suatu pijakan secara komprehensif maka sikap tersebut pada akhirnya terdistorsi menjadi bentuk keberpihakan. Pada frame tersebut sikap Pemda cenderung mengalami pergeseran. Bila pada awalnya kepentingan nelayan tradisional mendapat tempat di hati Pemda, berbeda halnya dengan fenomena kali ini.

Kehadiran Perda lebih dilatarbelakangi oleh satu semangat dan desakan perlunya sebuah regulasi yang dapat memproteksi kawasan Teluk Palu dari aktifitas penangkapan dalam skala besar dan tidak terbatas. Atas dasar prinsip agar kelangsungan hidup nelayan kecil dapat terpenuhi. Di samping karena secara kuantitas jumlahnya besar dan kepemilikan alat tangkap serba terbatas.

Berbeda dengan sebelumnya, Saat ini, tekanan serupa juga datang dari para pemilik bagang. Menuntut ada perubahan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan mereka. Atas dasar bahwa masing-masing memiliki hak yang sama untuk bisa mencari sumber penghidupan, tanpa adanya proteksi.

Kedua fenomena tersebut menarik karena antara nelayan tradisional dan pemilik bagang, masing-masing menggunakan saluran mekanisme demokrasi. Namun dalam prakteknya kedua kepentingan tersebut sulit untuk disatukan. Pada aras ini, kartu truf berada di tangan Pemda dan Parlemen. Karena kedua institusi pemerintahan ini memiliki fungsi dan kewenangan untuk itu.

Revisi Perda, solusi?

Dalam kasus ini patut untuk dicermati karena posisi pemerintah daerah berada dalam situasi dilematis. Dalam bingkai demokratisasi, secara formal posisi Pemkot mau tidak mau suka atau tidak mesti bersikap akomodatif terhadap dua gesekan kepentingan. Dari sini public akan menguji dan menyaksikan pada kepentingan siapa akhirnya Pemkot akan meletakkan keputusannya. Sebuah pemerintahan yang lahir dari saluran demokrasi langsung tidak hanya menempatkan rakyat sebagai konsituen dan mesin suara tetapi secara mandasar, apa bayaran akan diterima rakyat atas kepercayaan yang telah diberikan.

Sejatinya, nilai-nilai demokrasi tidak hanya diukur pada sikap akomodatif tidaknya sebuah pemerintah tetapi lebih ditentukan oleh satu bentuk konsistensi keberpihakan. sebab bagi pemerintah yang tidak mampu menyesuaikan diri dan menginternalisasikan sikap tersebut cepat atau lambat akan tergilas sesuai dengan kematangan demokrasi dan kesadaran politik rakyat.

Implementasi nyata dari sikap tersebut tercermin dalam bingkai legalitas formal berupa Perda sebagai produk kebijakan pemerintah daerah. Karakteristik model pemerintahan terletak pada seberapa berpihak produk yang telah dihasilkan. Bukan hanya ditunjang oleh sikap populisme, karena tanpa dilandasi oleh kebijakan maka hanya akan melahirkan wajah semu.

Sangat disayangkan persoalan pro kontra pengoperasian kembali bagang membuat keberadaan Perda pada akhirnya dilirik sebagai salah satu solusi mengatasi gesekan kepentingan dimasyarakat. Padahal kelahiran Perda tersebut berbeda dengan produk Perda lainnya. Pertama, secara histories dan filosofis memiliki arti penting dalam pengejawantahan ruang partisipasi rakyat. Sebab, ketika ruang demokrasi terbuka pasca tumbangnya kekuasaan rezim orba, muncul semangat baru dalam masyarakat setelah sekian lama terpolitisasi dan tidak mendapat akses.

Kedua, secara sosiologis kawasan Teluk Palu dihuni oleh warga yang umumnya berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut. Ketiga, secara ekonomi, problem kemiskinan di pesisir pantai Teluk Palu juga menjadi masalah mandasar. Keempat, berhadapan dengan alat tangkap modern, akibatnya sumber penghasilan nelayan tradisional menurun secara drastis.

Satu sisi semangat yang diemban dalam Perda, lepas dari kelemahan didalamnya, lebih bersifat preventif untuk menekan laju eksploitasi sumber daya laut secara massif. Oleh karena dalam logika modal sangat sulit untuk memproteksi effect negative modernisasi ketika negara lebih menyandarkan pembangunan pada orientasi pertumbuhan. Sebab modal memiliki kecenderungan eksploitatif dan bersifat massal.

Disisi lain, dengan keberadaan Perda tersebut mestinya diletakkan dalam semangat dan prinsip yang tidak menegasikan nilai-nilai keadilan dimana inheren di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan warga yang menggantungkan hidup.

Sementara sikap pemerintah terlihat ambigu dan cenderung pragmatis dalam menyikapi soal yang terjadi. Sebab mustahil bagang beroperasi tanpa dapat terdeteksi sebelumnya selaku pihak yang memiliki otoritas dalam penegakan Perda. Namun bercermin dari penegakan beberapa perda lainnya, juga mengalami hal serupa. Kekuatan Perda hanya sebatas diatas kertas tanpa dibarengi dengan bentuk implementatif, bila tidak memiliki keuntungan ekonomis.

Ironisnya, upaya untuk melakukan revisi Perda hanya memberi kesan bahwa sejatinya Pemkot lebih mengakomodir kepentingan modal dibanding mendorong produktifitas kelompok nelayan tradisional. Betapa tidak, sekali kran dibuka, maka cepat atau lambat akan menciptakan masalah-masalah social sebagai bawaan langsung atas dominasi kepentingan modal.

Pengebirian Hak-hak Rakyat di Balik Logika HAM
Logika bahwa tidak ada nilai proteksi terhadap orang untuk mencari kebutuhan hidup karena hak yang paling mendasar dan merupakan hak asasi manusia, sebagaimana di lontarkan oleh Ketua DPRD Kota Palu (Radar Sulteng, 15/6/07). Logika tersebut cenderung menyesatkan dan membuat masalah menjadi kabur. Sebab dalam konteks social, akan bertabrakan dengan fakta dimana akan terdapat dua kepentingan yang akan saling berhadapan, satu sisi kepentingan kelompok nelayan dan pemilik bagan, pada sisi lainnya.

Semestinya Pemkot menjalankan progam kebijakan yang dapat melindungi kepentingan warganya yang lemah secara ekonomis. Program yang dimaksud adalah pada pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, social dan budaya (Ekosob) warga dalam bentuk yang lebih konsisten, bukan malah membuat peran Negara menjadi semakin kecil dan membiarkan rakyat berkompetisi dengan dominasi modal. Bila terjadi hal demikian maka sama halnya Negara melepaskan tanggung jawab dan fungsi-fungsi social yang dimiliki.

Dalam konteks HAM Negara mestinya berperan lebih aktif. Hal ini bukan tidak beralasan sebab hak-hak tersebut telah diatur dalam dua kovenan pokok HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah ke dalam UU No. 11/2005. Kedua konvenan tersebut yaitu Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil on Political Rights (ICCPR). Namun implementasi UU tersebut sampai sekarang hanya sebatas retorika belaka. Bahkan masih terjadi pelanggaran hak-hak ekosob baik dalam bentuk kebijakan (by commission) ataupun pembiaran (by omission).

Modal dan teknologi untuk nelayan, sebagai solusi

Produktifitas tanpa ditunjang dengan kemampuan modal dan alat tangkap mustahil bisa terwujud, ibarat pepatah lama “jauh panggang dari api”. Problem utama nelayan tradisional sampai saat ini adalah minim modal dan alat produksi sangat terbatas. Sehingga tanggungjawab pemkot untuk lebih mendorong produktifitas nelayan melalui injeksi modal dan penguatan sumber daya serta penyediaan teknologi alat tangkap yang lebih baik. Bukan malah terkesan membiarkan nelayan tradisional berkompetisi dengan bagang modern.

Dalam kerangka perlindungan terhadap biota dan ekosistem laut, maka sebaiknya regulasi alat tangkap penting untuk senantiasa dicermati melalui pendekatan komprehensip dan tidak parsial. Oleh karena tanpa pembatasan alat tangkap maka cepat atau lambat membuat sumber penghidupan masyarakat dan sumber daya laut cepat atau lambat akan menjadi soal.

Sehingga bila penolakan SNTP terhadap bagang dianalogikan dengan sikap ingin memelihara kemiskinan adalah sesat adanya, sebagaiman sinyalemen yang dilontarkan oleh elit politik kepada mereka.

Muh. Masykur, Koordinator Divisi Democratic Governance PBHR Sulteng

Read More

14 Juni 2007

Abaikan Aturan Perundangan

:: Sorotan Bagi Anggota Dewan Berproyek

Radar Sulteng, 13 Juni 2007

| Muh. Masykur

Di salah satu pemberitaan media kita disuguhi berita menarik seputar keterlibatan perusahaan milik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam proyek pembangunan Polindes desa Tanah Mpedegi Kec. Ampibabo Kab. Parimo (Suara Sulteng, 8/6/07).

Menarik karena berita tersebut tergolong tidak lazim, sebab disampaikan langsung oleh anggota DPRD melalui rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan hasil reses. Sebuah ironi, wakil rakyat yang sebenarnya memiliki fungsi control atas pelaksanaan program pembangunan malah turut serta menjadi bagian didalamnya. Padahal UU No. 23/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa “anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaries, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD”.
Abaikan Aturan Perundangan
Sorotan Bagi Anggota Dewan Berproyek

Radar Sulteng, 13 Juni 2007

| Muh. Masykur

Disalah satu pemberitaan media kita disuguhi berita menarik seputar keterlibatan perusahaan milik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dalam proyek pembangunan Polindes desa Tanah Mpedegi Kec. Ampibabo Kab. Parimo (Suara Sulteng, 8/6/07).

Menarik karena berita tersebut tergolong tidak lazim, sebab disampaikan langsung oleh anggota DPRD melalui rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan hasil reses. Sebuah ironi, wakil rakyat yang sebenarnya memiliki fungsi control atas pelaksanaan program pembangunan malah turut serta menjadi bagian didalamnya. Padahal UU No. 23/2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa “anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan public, konsultan, advokat/pengacara, notaries, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD”.

Walau UU tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan larangan berproyek, tapi dalam kerangka etik dan normative prilaku seperti itu telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Betapa tidak, mereka yang semestinya berfungsi sebagai alat control malah berlaku sebaliknya. Terlepas dari embel-embel yang mereka gunakan tetapi fakta ini menujukkan satu fenomena dibalik wajah anggota DPRD yang sesungguhnya. Dimana telah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit anggota DPRD juga menjadi bagian dari jaringan ‘mafia’ proyek. Sebagai masyarakat sudah tentu kita sangat miris dengan perilaku wakil rakyat seperti ini. Bukannya menjadi penyalur aspirasi malah secara terang-terangan menjadi ‘perampok’ dana Negara.

Namun terkadang praktek-praktek yang mereka lakukan juga sulit untuk dilacak. Untuk memuluskan akal busuk mereka, modus dan cara dilakukan dengan sangat sistematik dan sangat rapi. Dimulai sejak dari proses awal pembahasan anggaran hingga ketika musim proyek turun para mafia ini telah bergentayangan. Dari sini persekongkolan antara pejabat dan politisi menemukan muaranya, bagi-bagi proyek. Bila cara-cara halus tidak mampan, bila perlu cara-cara kekerasan juga tidak haram dilakukan.

Pola pembagian kue kekuasaan seperti ini telah menjadi tradisi buruk dalam praktek-praktek pemerintahan. Kasus bagi-bagi dana Departemen Kelautan dan Pertanian (DKP) menjadi satu contoh kecil. Ketika kasus tersebut mencuat kepermukaan langsana bola salju, semua beteriak maling teriak maling. Banyak maling juga banyak pahlawan. Tapi disaat badai korupsi menyapu, antara maling dan pahlawan sulit untuk di cari irisannya karena perbedaannya sangat tipis. Kebiasaan umum terjadi dikalangan para politisi. Politisi sekaligus sebagai kontraktor atau sebagai calo proyek atau tukang peras adalah idiom-idiom politik yang selama ini menjadi konsumsi umum di mata publik. Sehingga muncul anggapan menjadi politisi sebagai cara mempermulus jalan untuk dapat menumpuk harta.

Dalam konteks tersebut, kontraproduktif dengan cita ideal demokrasi yang sesungguhnya dimana legislative hadir sebagai pengembang mekanisme check and balance. Dimana legislative hanya berperan sebagai tukang stempel eksekutif. Namun ketika kewenangan yang dilimiliki mendapat ruang besar malah dalam prakteknya tidak berjalan seiring dengan semangat dan jiwa demokrasi.

Satu sisi transisi demokrasi tidak berjalan seiring semangat yang menjadi misi awal refomasi. Oleh karena belum konsistenya sikap dan tindakan wakil rakyat terhadap penyelesaian krisis yang selama ini rakyat alami. Sehingga kepekaan wakil rakyat dalam banyak kasus patut dipertanyakan. Sampai saat ini problem-problem kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah mendasar. Sementara dalam secara internal diparlemen ternyata juga terjadi penyimpangan.

Sementara pada sisi yang lain, kekuasaan eksekutif tidak lagi menjadi salah satu lembaga super body seperti pada masa sebelumnya. Namun sejak reformasi tidak secara otomatis menciptakan perubahan situasi seperti yang dicitakan sejak awal. Praktek penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) dimana korupsi menjadi masalah utama karena telah telah terjadi secara sistemik sebagai warisan masa lalu, juga telah mengalir dan menjangkit ke dalam tubuh parlemen.

Persoalan pelaksana proyek mungkin menjadi sesuatu yang biasa bagi pengusaha, kontraktor atau warga masyarakat. Kita mengerti bahwa untuk bidang ini selain tidak hanya butuh modal juga harus didukung dengan pengetahuan dan kemampuan. Walaupun untuk memperolehnya mesti dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan kompetisi yang kuat. Selain juga ditunjang dengan koneksi oleh pemegang kekuasaan itu sendiri. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah bila dilakukan oleh wakil rakyat. disamping karena memiliki kekuasaan politik juga aturan perundang-undangan melarang untuk melakukan hal tersebut. Makanya UU mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk sebagai alat kelengkapan tidak lain adalah untuk mencegah praktek-praktek kotor dari setiap anggota DPRD.

Disinilai arti urgensi dari larangan bagi anggota DPRD terlibat baik langsung maupun tidak dalam dunia proyek. Sebab apa artinya wakil rakyat yang seharusnya melakukan control dan memastikan program pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntable, bila toh juga pada akhirnya sudah tidak steril. Walaupun peran mereka hanya sebatas pemilik perusahaan atau meminjamkan perusahaan dan segala tetek bengek lainnya. Apalagi tidak ada yang gratis saat ini, dengan tujuan untuk dapat meraup keuntungan atau paling banter memperoleh upah balas jasa atau fee.

Namun satu factor yang mungkin mendorong mereka melakukan praktek-praktek tersebut lebih di sebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan semasa berkompetisi pada masa kampanye. Paling tidak kita sering mendengar, bahwa masing-masing Caleg harus mengeluarkan duit dari kocek mereka hanya untuk bisa merau suara. Ditambah dengan setoran yang haru diberikan ke partai. Seperti kata beberapa politisi muda, saat ini kita sedang mamasuki era demokrasi moneter. Dimana keberhasilan memenangkan panggung politik ditentukan seberapa kuat logistic yang dimiliki. Dinamika politik ini sudah tentu hanya menyediakan ruang bagi dominasi kekuataan politik yang ditunjang dengan modal. Sementara rakyat setiap saat hanya bisa berperan sebagai konstituen abadi tanpa pernah menyentuh atau dapat mengisi ruang politik. Namun seperti kata orang bijak, tidak ada yang abadi di dunia terkecuali hanya perubahan. Paling tidak secara dialektik, walau dalam kacatamata evolutif, fase itu cepat atau lambat akan tersedia.

Padahal kekuasaan yang dimiliki oleh politisi semestinya menjadi alat untuk memanifestsikan cita ideal mereka seperti sejak awal di masa kampanye saat momen Pemilu. Karena biar bagaimana pun, kekuasaan yang dimiliki saat ini barasal dari kepercayaan masyarakat sebagai konstituen memberi amanat kepada mereka. Namun jika dalam implementasinya berbeda, sudah tentu masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kecerdasan untuk melakukan penilaian. Belajar dari pengalaman janji-janji para politisi, secerdik apa pun janji disampaikan, akan melahirkan satu kesadaran dimasyarakat. Pada tingkatan tertentu seiring dengan kemajuan sarana komunikasi dan informasi setidaknya berkorelasi terhadap meningkatnya kemampuan kesadaran masyarakat.

Terlepas dari hal tersebut, saya teringat dengan ungkapan lama tapi tetap kontekstual, tidak semua orang akan menjadi kotor walau berada di lingkungan kotor. Walau dalam landasan filosofis lingkungan yang memberi pengaruh pada kesadaran dan tindakan seseorang, namun secara dialektis, setidaknya masih menyisakan segelintir orang yang terus berusaha untuk tidak terseret dengan lingkungan yang seperti itu. Antara sifat baik dan buruk merupakan dua sisi mata uang tidak terpisahkan. Seperti kata Fajrul Rahman dalam salah satu artikelnya, sejarah adalah wajah tindakan manusia. Dari tindakan berani dan bermoral akan muncul harapan baru. Republic ini, butuh Robin Hut seperti Rokhim Dahiri selain tidak hanya sebagai juru bagi jatah preman kepada para politisi dan pimpinan bangsa ini, juga dengan berani bernyanyi. Walau bernyanyi disaat dalam posisi yang telah terhempaskan dan berpredikat sebagai pelaku korup, tapi setidaknya nyanyian itu nyaring terdengar hingga menggelinding menjadi ‘bola panas’ dalam peta perpolitikan nasional. Semoga dapat menjadi ‘magnet’ yang juga menggelinding ke tingkat local, walau dalam kontek berbeda tapi dalam makna serupa.

*Muh. Masykur, Koordinator Demokratik Governance PBHR Sulteng




Read More
 

©2011PBHR - SULTENG | by TNB